Kombes Pol. Jhonny Edison Isir, Putra Papua Pertama Sebagai Ajudan Presiden

Jakarta - (17/8/2017) Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, diangkatnya Kombes Pol Jhonny Edison Isir sebagai ajudan Presiden Joko Widodo sudah sesuai dengan track record yang bersangkutan. Selain itu, pengangkatan tersebut juga telah didiskusikan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kapolri juga sempat ditanya Jokowi soal ajudannya yang berasal dari Papua.

"Jadi gini pada waktu hari upacara Bhayangkara 1 Juli, kala itu kan ada syukuran. Pak Presiden mungkin melihat ajudan saya Stefanus yang dari Papua kan. Beliau kemudian menanyakan kepada saya, ajudannya Pak Kapolri orang Papua? Beliau lihat. Saya bilang, betul Pak. Bagus Pak lima tahun ikut sama saya. Cerdas dan loyal, bisa memahami apa yang kita inginkan," kata Tito didampingi Kapolda Metro Irjen Pol Idham Aziz di Resto Kopi Tiam Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/8).

Tito menjelaskan, perbincangan dengan Presiden itu pun berlanjut karena Presiden mengaku ingin memiliki seorang ajudan dari Polri yang berasal dari Papua. Tito pun mulai menawari Jokowi beberapa anggota Polri berprestasi dari Tanah Papua.

"Kemudian beliau menyampaikan saya juga ingin punya ajudan orang Papua. Kemudian saya sampaikan, Pak kalau Bapak mau kebetulan ajudan-ajudan kami yang lain di tiga Angkatan Darat, Laut, Udara itu angkatan 96 dan di situ ada yang angkatan 96 polisi, ada juga yang dapat Adi Makayasa. Akabri, Akmil, AL, AU, Akpol satu-satunya yang pernah dapat Adi Makayasa itu juara satu itu adalah yang ini, yang namanya Jhony Edison. Anaknya pintar, pengalaman di Jawa sudah, ke Timur, kemudian di Papua juga pernah jadi Kapolres di gunung Wamena dan Manokwari, dua tempat yang sangat dinamis keamanannya tapi dia bisa kelola dan dia juga lulusan dari Australia masternya di bidang crime prevention . Jadi bahasa Inggris juga sudah bagus, pribadi juga bagus. Sekarang Direktur Reserse di Riau," kata Tito.

Tawaran tersebut disambut baik. Jokowi diakui ingin mempelajari data dari anggota yang diajukan. Tito pun akhirnya mengajukan tiga nama anggota berasal dari Papua.

"Kita hadapkan. Kata Pak Presiden, Ya sudah saya coba
deh . Hasilnya, beliau minta data karena ajudan Polri sudah hampir enam sampai tujuh bulan masuknya. Ada tiga orang ajudan. Sudah tes. Tes lulus. Cuma ini kan masalah kalau namanya mencari ajudan bukan hanya masalah kemampuan tapi juga klik enggak . Ada
chemistry enggak . Rupanya beliau begitu dihadapkan langsung mengatakan yak saya pilih dia (Kombes Pol Johny Edi)," tambah mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Sebagaimana diketahui, perwira Polri asal Papua, kelahiran Jayapura 7 Juni 1975 tersebut dipercayakan menjabat sebagai Aide-De-Camp (ADC) atau biasa disebut asisten pribadi Presiden RI Joko Widodo. Kabar ini sebenarnya kian santer diperbincangkan berbagai kalangan dan komunitas di sejumlah grup media sosial beberapa waktu terakhir ini, bahwa suami dari Astrid Alice Parera yang sementara menjabat sebagai Dirkrimsus Polda Riau akan mencatatkan namanya dalam sejarah Polri.

Namun tentang membuat sejarah, sebetulnya bukan pertama bagi pemilik nama lengkap Kombes Pol Jhonny Edison Isir SIK, MTcP. Alumni Akpol tahun 1996 ini adalah peraih penghargaan Adhi Makayasa, yang langsung disematkan oleh Presiden kedua RI, Soeharto. Dialah putra Papua pertama yang mengukir namanya di Bumi Magelang, Jawa Tengah.

Sebagai, putra dari anak polisi yang ditempa dengan kehidupan yang keras, boleh dikata jauh dari berkecukupan, ayahanda dari Victoria Hermione Isir dan Velove Malikha Isir ini pernah merasakan bagaimana menjual nasi kuning untuk membantu ekonomi ayah dan ibunya saat masa sekolah di SMP Negeri 6 Kota Jayapura.

Tentunya sikap displin dan tepat waktu, sudah menjadi hal yang biasa baginya yang setiap hari melihat kehidupan polisi di SPN Jayapura yang tak jauh dari lokasi rumahnya. Ia bisa sukses bukan karena saat ini, tetapi telah dibentuk dan diasah semasa kecil, baik oleh orangtua maupun lingkungannya.

Bahkan, semasa menjadi Kapolres Jayawijaya (2013-2014), Jhonny Edison Isir yang pernah meraih Satya Lencana Seroja (1999), Satya Lencana 8 tahun, Satya Lencana Dharma Nusa, dan Satya Lencana 16 tahun ini membuat berbagai gebrakan bagi anggota Polri di lingkungannya itu. Saat itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian masih menjabat sebagai Kapolda Papua.
Ketika akan berpisah dan dipromosi untuk menjadi Kapolres Manokwari (2014-2016), ratusan anggotanya di Mapolres Jayawijaya mengucurkan air mata dan mengantarkannya hingga naik pesawat terbang di Bandar Udara Wamena.

Tiga jabatan terakhir Jhonny sebelum mendapat promosi menjadi ajudan Presiden Jokowi yakni Wadir Reskrimum Polda Banten (2016), Dosen Utama STIK PTIK (2016), dan Direktur Reskrimsus Polda Riau.

Data diri Kombes. Pol. Jhonny Edison Isir, S.IK., MTCP.

Lahir di Jayapura , Papua , 7 Juni 1975; umur 42 tahun adalah seorang perwira menengah Polri yang sejak Maret 2017 mengemban amanat sebagai Dirreskrimsus Polda Riau.
Jhonny, lulusan terbaik Akpol 1996 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir perwira Polri asal Papua ini adalah Dosen Utama STIK PTIK.

Riwayat Pendidikan

SD Kristus Raja Jayapura (1981-1987)
SMP Negeri 2 Jayapura (1987-1990)
SMA Taruna Nusantara Magelang (1990-1993)
Akpol Semarang (1993-1996)
PTIK (2001-2003)
Master Transnational Crime Prevention/MTCP, University of Wollongong Australia (2006)

Riwayat Jabatan

Pamapta Polres Dili Timor Timur (1997-1998)
Kasat Serse Polres Masiana Timor Timur (1998-1999)
Kasat Shabara Polres Dili (1999)
KBO Serse Polres Surabaya Utara Polda Jatim (Desember 1999-Juli 2000).
Kanit Res Inte Polsek Krembangan Polres Surabaya Utara Polda Jatim (2000-2001)
Kapolsek Karangpilang Polres Surabaya Selatan (2003-2005)
Kanit I Sat II Ekonomi Dit Reskrim Polda Jatim (2007-2008)
Wakasat Serse Polwiltabes Surabaya (2008-2009)
Wakapolres Surabaya Selatan Polda Jatim (2009-2010).
Kanit II Sat I Pidum Ditreskrim Polda Jatim (2010-2011)
Kanit I Subdit II Hardabangta Ditreskrimum Polda Jatim (2011-2012).
Kasubdit III Tipikor Dirtreskrimsus Polda Papua (2012-2013)
Kapolres Jayawijaya (2013-2014)
Kapolres Manokwari (2014-2016)
Wadirreskrimum Polda Banten (2016)
Dosen Utama STIK PTIK (2016)
Dirreskrimsus Polda Riau 92017)

Riwayat Penugasan

Satgas BBM Ilegal Batam (2005)
Satgas Bareskrim Polri (2011-2012)
Kasatgal Anti Korupsi Polda Papua (Januari 2013 hingga sekarang)

Penghargaan

Satya Lencana Seroja (1999)
Satya Lencana 8 Tahun
Satya Lencana Dharma Nusa (2005)
Satya Lencana 16 Tahun

Prestasi

Menerima Penghargaan Anti Tanggap (1999)
Menerima Adhimakayasa Lulusan Terbaik Akpol (1996)

Sumber: Suara Pembaruan dan Wikipedia

MEMBACA ARAH PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KEBUMEN

Penanganan kasus korupsi di Kabupaten Kebumen oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan dikabulkannya permohonan terdakwa AP, yang merupakan Sekretaris Daerah non aktif sebagai Justice Collaborator (JC) oleh Jaksa KPK, dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (15/8) kemarin.

Dalam sidang kemarin, Jaksa KPK, Joko Hermawan menuntut hukuman penjara selama 5 (lima) tahun untuk terdakwa AP dan meminta hakim menjatuhkan hukuman berupa denda sebesar Rp200 juta kepada terdakwa.

Ada 2 (dua) dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Pertama, terdakwa terbukti menerima sejumlah uang dari Komisaris Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi, HTY dan BSA. Kedua, jaksa menilai terdakwa juga terbukti menerima suap dari KML, bekas calon Bupati Kebumen yang menjadi pesaing Bupati Mohammad Yahya Fuad saat pilkada kemarin.

https://bhayangkaraindonesianews.blogspot.co.id/2017/08/sekda-kebumen-non-aktif-dituntut-5.html?m=1

Keberadaan Justice Collaborator (JC) ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang diterbitkan 10 Agustus 2011. SEMA tersebut menginstrusikan bagi para hakim untuk memberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator untuk perkara tindak pidana tertentu.

http://maspolinnews.blogspot.co.id/2017/08/whistleblower-wb-dan-justice.html?m=1

Untuk kategori Whistleblower (WB), SEMA memberi definisi seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yang bukan pelaku tindak pidana itu. Lalu, SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor didahulukan.

Sementara, definisi Justice Collaborator (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan.

Atas jasa-jasanya, justice collaborator dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama.

Praktek JC pernah dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin beberapa tahun yang lalu. Atas perannya sebagai JC, Nazaruddin berhasil mengungkap keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan kader Demokrat lainnya seperti Angelina Sondakh dan Andi Alfian Mallarangeng.

Seseorang dikabulkan sebagai JC paling tidak ada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, dia bukan pelaku utama dalam kasus korupsi tersebut. Kedua, dia memiliki data dan informasi yang signifikan untuk mengungkap kasus korupsi dimana ia terlibat di dalamnya, sehingga akan muncul pelaku utama sebagai tersangka baru, atau pelaku yang perannya lebih besar.

Keberadaan AP sebagai JC membuka peluang besar munculnya tersangka baru dalam kasus korupsi di Kabupaten Kebumen. Tersangka baru tersebut harus lebih besar perannya dan bisa jadi adalah pelaku utama. Karena korupsi adalah kasus kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pihak.

Secara struktural, AP masih memiliki atasan, seperti Bupati, Gubernur atau pejabat di Kementerian. Secara peran, kasus korupsi di Kebumen dipastikan melibatkan pengusaha besar diatas HTY dan BSA.

Banyak sekali proyek besar di Kabupaten Kebumen yang diduga sarat penyimpangan dan korupsi. Sebagai Sekretaris Daerah, AP dipastikan mengantongi data dan nama-nama pihak yang terlibat dalam konspirasi perampokan uang rakyat.

Kita tumbuh saja kiprah AP sebagai Justice Collaborator (JC) dalam Babak Baru Penanganan Kasus Korupsi di Kabupaten Kebumen tercinta...

Sport Jantung belum selesai kawan...!!!

Jakarta, 17 Agustus 2017
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik
Arief Luqman El Hakiem

WHISTLEBLOWER (WB) DAN JUSTICE COLLABORATOR (JC)

Jakarta - (17/8/2017) Terkait pro kontra dan polemik seputar WB (Whistleblower) dan JC (Justice Collaborator), kami dari Redaksi Maspolin merilis ulang berita yang pernah dimuat pada 20 September 2011.

Mahkamah Agung meminta pengadilan dapat mengimplementasikan SEMA ( Surat Edaran Mahkamah Agung )) ini secara baik dan tepat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Surat Edaran teranyar yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) yakni SEMA No 4 Tahun 2011 menjadi salah satu materi pembahasan Rakernas MA di Jakarta. SEMA yang lengkapnya berjudul Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator, diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat agar tidak terjadi penyimpangan.

“Penentuan kategori whistleblower atau justice collaborator idealnya sudah diberi tanda-tanda saat proses penyidikan,” kata Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko saat menjawab pertanyaan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Lalu Mariyun dalam forum Rakernas, Selasa (20/9).

Dijelaskan Djoko, Untuk menentukan seseorang masuk kategori pelapor tindak pidana (whistleblower) atau saksi pelaku yang bekerja sama (justice Collaborator) seharusnya sudah dilakukan saat proses penyidikan. Hal ini, lanjut Djoko, perlu dilakukan agar saksi pelapor dapat memberikan keterangan secara bebas dari ancaman/tekanan dari pihak lain.

“Ini juga untuk menjamin orisinalitas keterangan saksi pelapor dalam mengungkap tindak pidana yang lebih besar. Karena itu, penyidik seharusnya sudah bisa memberi tanda-tanda, apakah tersangka masuk kategori whistleblower atau bukan,” papar Djoko.  

Djoko mengingatkan bahwa SEMA No 4 Tahun 2011 tidak hanya ditujukan bagi tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana tertentu lainnya. Seperti, perkara teroris, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, narkotika, dan trafficking.  

“Memang semula SEMA itu, yang merupakan pelaksanaan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi akhirnya diperuntukkan untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir karena kita terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi,” katanya. “Seharusnya soal ini diatur dalam undang-undang, tetapi karena belum diatur sementara menggunakan SEMA.”

Yang tak kalah penting, kata Djoko, whistleblower dan justice collaborator ini selain diberi keringanan hukuman juga harus diberikan reward (penghargaan) berupa piagam atau premi sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 42 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Bagi yang berkontribusi harus diberi reward atau insentif oleh pemerintah.”

Karena itu, Djoko meminta pengadilan dapat mengimplementasikan SEMA ini secara baik dan tepat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sebab, dalam SEMA ini sudah diatur semua rambu-rambu bagi hakim untuk memutuskan apakah terdakwa  masuk kategori whistleblower, justice collaborator atau bukan.

“Sedapat mungkin para ketua pengadilan juga harus mendistribusikan perkara-perkara jenis ini kepada majelis hakim yang sama agar tidak terjadi disparitas pemidanaan dan mendahulukan perkara yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama,” pintanya.   

Seperti diketahui, MA belum lama ini menerbitkan SEMA No 4 Tahun 2011 pada tanggal 10 Agustus 2011 yang menginstrusikan bagi para hakim untuk memberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice collaborator untuk perkara tindak pidana tertentu.

Untuk kategori whistleblower, SEMA memberi definisi seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu yang bukan pelaku tindak pidana itu. Lalu, SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor didahulukan.

Sementara, definisi justice collaborator adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti kuat yang sangat signifikan.

Atas jasa-jasanya, justice collaborator dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menilai kunci keberhasilan implementasi SEMA ini sebenarnya berada dalam proses penuntutan. “Pelaksanaan SEMA ini sebenarnya ada pada jaksa penuntut umum untuk memberikan fakta yang utuh menyangkut whistleblower atau justice collaborator ini yang kemudian dimohonkan kepada hakim,” kata Arsil.

Karena itu, apakah seorang terdakwa masuk kategori whistleblower atau justice collaborator sebelumnya harus dimohonkan oleh jaksa. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. “Tak bisa sekonyong-konyong hakim yang memutuskan itu, harus disepakati dulu oleh hakim, jangan sampai terjadi saksi yang sudah deal dengan jaksa, tetapi tidak diberi keringanan hukuman, malah saksi yang lain diberi,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e78b8e8e34d9/ma-minta-sema-whistleblower-jangan-disalahgunakan

=============

SEMA Tahun 2011 Nomor 4 perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

sumber unduh : https://forumduniahukumblogku.files.wordpress.com/2011/09/sema-04-tahun-2011.pdf

Polres Mojokerto Sambut Kapolda Jatim Dengan Tarian Khas Bumi Madjapahit

Mojokerto - (10/8/2017) Polres Mojokerto menyuguhkan tarian khas Bumi Madjapahit untuk menyambut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Machfud Arifin S.H. dalam kunjungan kerja ke Mapolres Mojokerto, Kamis (10/8). Kapolda bersama dengan Jajaran Pejabat Utama Polda Jatim diantaranya Irwasda, Karo Ops, Direskrimsus, Dirintelkam, Karo Log, Dirpamovit, dan Kabid TI Polda Jatim disambut langsung oleh Kapolres Mojokerto, AKBP Leo Simarmata, S.Sos, SIK, MH.

Pukul 07.45 WIB Rombongan tiba di Mapolres Mojokerto langsung disambut oleh Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH dan jajaran perwira Polres Mojokerto dengan pengalungan bunga oleh polisi cilik dari SDN Kembang Sri binaan unit Dikyasa sat lantas mojokerto. Saat memasuki kesatrian Polres Mojokerto Kapolda langsung menerima jajar hormat oleh pasukan polwan cantik polres mojokerto dan selanjutnya Kapolda di sambut oleh Bupati Mojokerto, Danrem 082/CPYJ, Ketua DPRD kab.Mojokerto, Kajari kab.Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto, Dandenpom V/3, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Mojokerto serta Pejabat Utama Polres Mojokerto beserta dengan seluruh personil polres mojokerto.

Persembahan tarian cucuk lampah mengiringi derap langkah Kapolda Jatim menapak Bumi Kerajaan Majapahit ini. Setelah sesi foto bersama di Lanjut dengan penampilan peragaan beladiri Polres Mojokerto bersama Batalyon Infanteri Para Raider 503/Mayangkara.

Ucapan selamat datang Bapak kapolda jatim dari Bupati Mojokerto menambah akrab kegiatan pagi ini. Kegiatan berlanjut dengan pemaparan singkat Kapolres Mojokerto tentang inovasi yang akan di realisasi kan oleh kapolres diantara nya adalah Aplikasi IT Semeru Majapahit yang akan membantu peningkatan pelayanan terhadap masyakarat dengan quick respon anggota yang berada dilapangan dapat dengan cepat menangani masyarakat yang membutuhkan bantuan polisi baik terjadi tindak pidana maupun kejadian laka lantas. Pembangunan Command Center Sebagai Pusat kendali operasi di polres serta taman edukasi lalu lintas. "Mohon kira nya Bapak kapolda jatim berkenan nanti nya hadir untuk meresmikan program inonasi kami". Imbuh kapolres di akhir pemaparan.

"Terima kasih banyak untuk kapolres mojokerto pak leo, untuk semua inovasi yang akan segera terealisasi ini, saya berharap nnt nya program ini akan berjalan dengan baik sesuai harapan dan harus Di tunjuk operator yang berkompeten untuk mengawaki nya." Puji kapolda. Selanjutnya kapolda beserta rombongan menuju polres mojokerto kota. (Sdw /Maspolin/Bhayangkara Indonesia News).

KAPOLRES MOJOKERTO GELAR APEL RANMOR DAN RIKSA SENPI DINAS

Mojokerto - (8/8/2017) Bertempat di lapangan apel besar Mapolres Mojokerto dilaksanakan Apel lengkap kendaraan dinas meliputi R2, R4 hingga R6, Selasa (8/8) sekira pukul 08.00 WIB. Apel yang dipimpin langsung Kapolres Mojokerto, AKBP Leo Simarmata, SH, SIK, MH, juga melakukan pemeriksaan senjata api inventarisasi mulai senjata api gengam hingga laras panjang.

Dalam kegiatan tersebut 208 ranmor dinas R2, 54 ranmor dinas R4 & 6 ranmor dinas R6 dihadirkan lengkap di lapangan Mapolres Mojokerto. Serta 219 pucuk senjata api  genggam jenis revolver berbagai merk seperti pindad, S&W, COPS, CPDS, CPPS dan Taurus. 88 pucuk senjata api laras panjang. Serta senjata terbaru milik sat sabhara yakni senjata laras panjang dan laras pendek untuk Flash Ball dan Strume Gun.

Saat di wawancara oleh awak media, Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH. Menyampaikan bahwa ,"pengecekan ini bertujuan untuk melihat keadaan dan kondisi kendaraan maupun senjata api yang ada di polres Mojokerto sehingga sewaktu waktu dibutuhkan untuk menjalankan dinas sudah siap tanpa ada kendala ( siap operasional)." (Arief Luqman El Hakiem /Maspolin/Bhayangkara Indonesia News).

Krishna Murti, Polisi Ganteng Itu Makin Bersinar Dengan Bintang di Pundak

Jakarta -(21/7/2017) Siapa tidak kenal Krishna Murti, polisi ganteng yang mempopulerkan slogan "Turn Back Crime" ? Perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi itu kini makin bersinar dengan jabatan barunya sebagai Kepala Biro Misi Internasional (Karo Misinter) Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Artinya Kombes Krishna Murti akan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi.

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. HM. Tito Karnavian, MA, PhD mempromosikan Kombes Krishna Murti atau yang lebih dikenal dengan KM berdasarkan Surat Telegram bernomor ST/1772/VII/2017 tertanggal 21 Juli 2017, menggantikan Brigjen Mulyana yang sehari sebelumnya dimutasi berdasarkan Surat Telegram Polri dengan nomor ST/1768/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017, menjadi Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Sosok Krishna dikenal sebagai polisi profesional yang berpenampilan bersahaja. Ia senantiasa berpakaian apa adanya. Ia berusaha menjaga sikap profesionalisme, berkomitmen menegakkan keadilan, dan mengayomi rakyat sebagai cerminan hidup setiap insan Polri yang selalu memegang teguh Tri Brata.

Karakter Krishna di kepolisian ditempa sejak ia masuk Akademi Kepolisian dan lulus pada 1991 dan memulai karirnya di Polda Jawa Tengah pada 1992- 1994. Tangung jawab dan jiwa kepemimpinannya diuji saat ia dipercaya sebagai pengasuh taruna Akpol pada 1994 -1996. Krishna mendapat kehormatan saat ditunjuk sebagai Komandan Kontingen Polri untuk misi perdamaian PBB di Bosnia pada 1996 -1997.

Pulang dari Bosnia, Krishna dipercaya menjabat Kanit Serse Polwiltabes Surabaya. Pada 1999, ia ditugaskan untuk belajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan berhasil mengukir prestasi menjadi mahasiswa PTIK dengan peringkat terbaik pertama Angkatan XXXV.

Karirnya makin bersinar ketika ia saat menjabat Kapolsektro Penjaringan, Jakarta Utara mengungkap kasus pembunuhan bos PT Asaba, Boedyharto Angsono. Ia kemudian diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.

Sebelum ikut Sekolah Kepemimpinan (Sespim) Polri, Krishna juga pernah merasakan menjadi dosen di Lemdikpol Setukpa dan menjadi Wakapolres Depok. Pada 2011, saat menjadi penyidik senior di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareksrim Polri, ia tunjuk menjadi ketua tim dalam mengungkap kasus pembobolan Citibank yang melibatkan pegawai seniornya yakni Inong Malinda yang akrab dikenal dengan nama Malinda Dee.

Tak hanya kasus pembobolan Citibank, Krishna bahkan dipercaya menjadi ketua tim khusus untuk mengungkap pembobolan BCA dengan modus skimming di Bali pada 2010 dan terlibat dalam pengungkapan kasus pajak Gayus Tambunan, serta berhasil mengembalikan aset Bank Century senilai USD 22 juta bersama timnya.
Saat dikirimkan ke PBB di New York sebagai police planning officer PBB, pada 2012 – 2014, ialah polisi Indonesia pertama menjabat posisi itu dan melakukan perencanaan kepolisian pada 17 wilayah konflik seluruh dunia.

Kembali ke Indonesia, Krishna mengikuti Sespimti dan menjadi lulusan terbaik serta termuda di angkatannya. Pada 13 Mei 2015, ia diangkat menjadi Dir Reskrimum Polda Metro Jaya menggantikan Kombes Heru Pranoto.

Belum lama menyandang jabatan tersebut, Krishna diberikan amanat oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menjadi Koordinator Satgas Khusus Polda Metro Jaya untuk mengungkap dugaan kasus suap
dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok.

Bersama Tim Satgas Khusus Polda Metro Jaya, Krishna berupaya mengendus, menyelidiki, dan menyidik para tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut. Sejumlah tersangka telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dwelling time ini. Ia tak pernah ragu dalam menjalankan tugasnya, memanggul amanah negara dalam menegakkan keadilan, meski beban itu berat sekalipun.

Nama Krishna Murti makin bersinar ketika terjadi Bom Sarinah yang menghebohkan pada Kamis, 14 Januari 2016. Aksi heroik KM yang saat itu menjabat Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengundang decak kagum dan simpati masyarakat. Bersama jajarannya, KM mengembalikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa Jakarta aman dan kondusif.

Krishna Murti sempat dipromosikan sebagai Wakapolda Lampung sebelum akhirnya dikembalikan ke Mabes Polri pada Divisi Hubungan Internasional dengan Jabatan Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas Biro Misinter.

Semoga dengan jabatan yang baru dan bintang di pundak, Krishna Murti bisa membawa Institusi Kepolisian makin baik dan dicintai masyarakat. Selamat bertugas komandan...!!! (Arief Luqman El Hakiem / Bhayangkara Indonesia News).

Irjen Pol. Mochammad Iriawan ; 10 Bulan Menerjang Badai

Jakarta - (20/7/2017) Inspektur Jenderal Polisi Drs. Mochamad Iriawan, SH, MM, MH mengakhiri tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Daerah  Metro Jaya, terhitung sejak hari ini, Kamis (20/7) berdasar Surat Telegram Kapolri Nomor 1768/VII/2017, diganti oleh Irjen. Pol. Idham Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Iwan Bule, panggilan akrab M. Iriawan yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 16 September 2016  dipindah jabatan menjadi Asops Kapolri. Kurang lebih 10 bulan Iwan Bule memimpin jajaran kepolisian di ibukota dengan segala dinamikanya. 10 bulan yang berat, penuh tantangan, ujian dan benturan. Namun, terbukti Iwan Bule yang matang di satuan Reserse dan Kriminal mampu membawa ibukota Jakarta tetap aman, kondusif dan melewati segala badai Kamtibmas.

Prestasi paling besar Iwan Bule adalah membawa ibukota Jakarta melalui proses regenerasi kepemimpinan yang sangat melelahkan. Dinamika Pilkada DKI Jakarta menyedot perhatian secara nasional bahkan internasional, sehingga menjadi pertaruhan pihak polri dalam mengemban tugas pengamanan. Nyaris saja situasi ibukota chaos ketika Pilkada DKI Jakarta diwarnai dengan kasus penistaan agama yang melibatkan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

Disinilah teruji kepemimpinan, pengalaman dan ketegaran seorang Bhayangkara Sejati yang bernama Mochamad Iriawan, lulusan Akpol 1984. Redaksi Bhayangkara Indonesia News mencatat beberapa prestasi besar Iwan Bule selama 10 bulan memimpin Polda Metro Jaya, selain gelaran Pilkada.

Mengungkap Sabu 1 Ton

Terdekat adalah menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu asal China yang dibawa oleh jaringan WN Taiwan. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Jakarta dan sekitarnya.
Pengungkapan sabu yang terbesar sepanjang sejarah ini terungkap setelah pihak Kepolisian Indonesia menerima informasi dari Kepolisian Taiwan bahwa akan ada pengiriman sabu ke Indonesia dalam jumlah besar oleh 6 WN Taiwan. Sabu tersebut dibawa menggunakan Kapal Wanderlust yang berlayar dari Taiwan sejak Juni 2017 lalu.

"Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Kaohsiung City Taiwan kira-kira tanggal 17 Juni, cukup lama dia berlayar," ujar Irjen M Iriawan, Kamis (20/7).

Pengungkapan Pembunuh Italia

Iriawan juga berhasil menangkap perampok yang juga pelaku penembakan Italia Chandra Kirana Putri (23). Salah satu pelaku bahkan harus ditembak mati oleh tim gabungan Polda Metro karena melawan. Iriawan yang sempat berjanji kepada kedua orang tua Italia membuat testimoni bahwa janjinya telah tertunaikan.

"Bapak Ferry dan Ibu Sugiharti, maaf saya tidak bisa silaturahmi ke rumah. Sewaktu saya melayat almarhumah Italia, saya pernah berjanji bahwa saya dan jajaran akan mengungkap kasus yang terjadi yang menyebabkan putri bapak ibu meninggal," kata Iriawan ke kedua orang tua Italia Senin (10/7).

Salah satu pelaku penembak Italia, Sudirman kemudian menyerahkan diri beberapa hari setelah rekannya ditembak polisi. Sudirman mengaku sudah lelah bersembunyi dan merasa hidupnya tidak tenang setelah melakukan aksinya yang menewaskan koas dokter gigi itu.

Mengungkap Perampok di Daan Mogot

Tim Polda Metro di bawah kepemimpinan Iriawan juga berhasil menangkap perampok sadis yang menembak mati korbannya Davidson Tantono (31) di Daan Mogot, Jakarta Barat. Iriawan berhasil mengungkap kasus tersebut hingga peran masing-masing pelaku yang dipimpin tersangka Safril.

"Mereka ada tim-tim sendiri dalam melaksanakan kejahatannya. Kaptennya SFL. Dia terpaksa dilakukan penindakan tegas karena melawan petugas dengan merebut senjata api saat diminta menunjukkan pistol di Banyuwangi," ungkap Iriawan saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/6).

Pengungkapan Pembunuhan Sadis di Pulomas

Dan publik tentu masih ingat dengan kasus perampokan rumah di Pulomas, Jakarta Timur. Satu persatu pelaku yang tega mengurung korbannya di dalam sebuah kamar mandi itu berhasil diringkus. Iriawan menyebut pelaku profesional dan sadis dalam menjalankan aksinya.

"Kelihatannya (profesional) kalau sesadis itu. Dia kan tahu kalau dimasukkan ke ruangan sesempit itu, dikunci, dimatikan (lampu), gerendelnya dipatahkan tidak mungkin baru sekali," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan saat ditemui detikcom di ruangannya, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Iriawan juga memutar CCTV yang menunjukkan detik-detik saat Ridwan Sitorus alias Ius Pane cs merampok di rumah Dodi Triono di Pulomas, Jakarta Timur. "Ini mobil tersangka yang datang, Ertiga warna putih. Tersangka Ius Pane turun pakai topi. Ini kamu yang turun, betul?" kata Iriawan, yang disambut anggukan Ius.

Sukses Amankan Aksi Bela Islam

Kepemimpinan Iriawan di Polda Metro juga tak lepas dari keberhasilannya mengamankan berbagai aksi besar sejumlah ormas Islam. Salah satu aksi yang berhasil berjalan damai adalah aksi 212 pada 2 Desember 2016 lalu.

Iriawan pun turut mendampingi Presiden Joko Widodo yang hadir melaksanakan salat Jumat bersama peserta aksi. Iriawan sempat terlihat membantu Jokowi untuk naik ke atas panggung peserta aksi 212.

Keterlibatan Iriawan secara langsung dalam mengamankan aksi sejumlah ormas Islam juga terlihat di aksi 4 September 2016 (Aksi 411). Kesuksesan ini juga tak lepas dari pimpinan ormas yang berkomitmen untuk menggelar aksi damai meskipun membawa massa yang luar biasa besar.

Meski begitu, Iriawan sempat dilaporkan ke Mabes Polri oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) karena video yang dinilai provokatif saat penanganan demonstrasi. Mantan Kapolda Jawa Barat itu membantah dirinya tidak memprovokasi FPI untuk melakukan kekerasan. Ucapan itupun dia lontarkan setelah massa bubar.

"Saya tidak memprovokasi, saya bicara itu setelah kejadian anarkis. Kenapa saya bicara, (karena) jauh-jauh hari seminggu dua minggu sebelum unjuk rasa saya sudah berkomunikasi dengan seluruh ormas yang terlibat bahwa kami akan menjaga dari provokasi yang ada," papar Iriawan.

Tentu saja ada kekurangan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap Iwan Bule selama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Namun jiwa kepemimpinan dan ketegarannya menghadapi bullying dan hujatan patut kita apresiasi dan teladani.

Selamat mengemban amanah baru Jenderal, semoga tetap hebat dan semangat membawa Institusi Polri lebih baik dan dicintai masyarakat. (Arief Luqman El Hakiem / Bhayangkara Indonesia News).