TNI-POLRI DALAM PUSARAN KEKUASAAN

Polemik seputar penunjukkan anggota TNI-Polri aktif sebagai PJ (Penjabat) Kepala Daerah /Gubernur memasuki babak baru. Hari ini, Senin (18/6), Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen. Pol. Mohammad Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat dan Irjen. Pol. Carlo Brix Tewu sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Keduanya adalah jenderal polisi aktif meski tidak menduduki jabatan struktural di Institusi Polri.

Penunjukkan anggota TNI-Polri aktif sebagai PJ Kepala Daerah sempat menuai pro-kontra pada awal tahun ini. Bahkan pada Februari lalu Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam, Wiranto, sempat membatalkan rencana tersebut. Namun tiba-tiba, masih dalam suasana Idul Fitri 1439 Hijriah, Jokowi mengeluarkan Keppres penunjukan PJ Gubernur dan mewakilkan Mendagri untuk melantiknya.

Yang perlu dicatat, menurut Kapolri, Jenderal Pol. HM. Tito Karnavian, bahwa dalam hal ini polri bersifat pasif. Dia dalam posisi diminta, tidak mengajukan dan meminta agar anggotanya diangkat sebagai PJ Kepala Daerah. Pemerintah yang punya niat dan punya kewenangan, tentu dengan berbagai pertimbangan daan masukan dri banyak pihak.

Dua pakar hukum tatanegara, Dr. Refly Harun dan Dr. Margarito Kamis, sependapat bahwa secara administratif, penunjukan anggota TNI-Polri aktif sebagai PJ Kepala Daerah adalah sah dan tidak melanggar hukum. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada aspek politis yang tentu saja berbeda. Politik memiliki dimensi yang berbeda, yang lebih menitikberatkan pada moral dan etika.

Jadi, adalah hal yang wajar ketika keputusan tersebut menimbulkan pro-kontra dan menjadi perdebatan politik. Anggota Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Luthfi Andi Mutty, menjelaskan, paling tidak ada tiga undang-undang yang dilanggar.

Pertama, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 ayat 3 menyebutkan, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

"Jika ditafsirkan secara contrario, ketentuan itu berarti seorang anggota Polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian," katanya.

Kedua, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada pasal 210 ayat 10 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Luthfi mempertanyakan, apa  yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Menurut dia, dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) menyebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.

Prajurit TNI dan anggota Polri, kata dia, pada dasarnya dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, tapi berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

TNI dan Polri adalah dua organisasi besar di negeri ini yang paling solid dan memiliki sarana prasarana sangat lengkap. Dalam sejarah berdirinya republik ini, keduanya senantiasa menjadi kekuatan yang cukup diperhitungkan dalam pusaran kekuasaan, untuk merebut maupun bertahan.

Pengamat politik dan militer yang juga Guru Besar Ilmu Politik pada Universitas Pertahanan, Prof. Salim Said menyebutkan bahwa sejak era Presiden Soekarno, militer selalu ditarik-tarik dalam pusaran kekuasaan. Pada masa orde lama dan demokrasi terpimpin, Bung Karno menempatkan perwira- perwira TNI AU (Angkatan Udara) pada posisi yang istimewa.

Dilanjutkan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto yang seorang Jenderal TNI AD (Angkatan Darat) bahkan membuat konsep Dwi Fungsi ABRI, dimana sebagian besar kepala daerah (Gubernur /Bupati) adalah perwira TNI AD, dan ABRI menjadi kekuatan politik dengan adanya fraksi ABRI di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Nampaknya Presiden Jokowi mengulang "kesalahan" dua pendadahulunya dengan menjadikan Instiusi TNI-Polri sebagai "back up" kekuasaan. Hampir empat tahun kekuasaan Jokowi, sangat kelihatan dia begitu mengistimewakan Polri dan berusaha menarik-narik pada pusaran kekuasaan.

Kecurigaan publik yang seperti ini sangat wajar dan masuk akal, karena Jokowi adalah petugas dari partai yang sama dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo yang sebelumnya Sekjen PDI-P. Tentu petimbangan politik dan kepentingan partai ikut mewarnai keluarnya keputusan ini.

Secara ketatanegaraan, kondisi ini sangat membahayakan dan merupakan kemunduran. Bertentangan dengan semangat reformasi dan seruan suremasi sipil (civil society). Ketika masyarakat dan mahasiswa berjuang menghapus Dwi Fungsi ABRI pada era 1998, pemerintahan Jokowi justru menghidupkan kembali dengan Dwi Fungsi Polri.

Secara jujur, sebenarnya TNI dan Polri hanya dimanfaatkan sebagai "bamper" kekuasaan oleh segelintir orang. Mantan Panglima Kopkomtib, Jenderal Soemitro, menegaskan bahwa ketika TNI maupun Polri diberi kewenangan politik dan diistimewakan sejatinya dia sedang dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. TNI-Polri sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan ditransformasikan sebagai alat kekuasaan.

Akhirnya TNI-Polri seringkali disalahgunakan oleh penguasa untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan. Untuk menggebuk dan melemahkan kekuatan politik lawan. Disinilah netralitas dan profesionalitas TNI-Polri dipertaruhkan.

Entah dimana para aktifis dan pejuang gerakan reformasi '98 saat ini berpihak. Orang-orang seperti Fadjroel Rahman, Teten Masduki, Adian Napitulu, Budiman Sudjatmiko, Faizal Assegaf, Ulin Ni'am Yusron yang saat ini berada di lingaran kekuasaan nampaknya sudah hilang kepekaan dan darah juangnya.

Mari, selamatkan Institusi TNI-Polri dari segelintir orang yang haus kekuasaan. Jangan biarkan keduanya dibajak dan diacak-acak demi ambisi pribadi dan golongan !

#SaveTNIPolri
#SaveNKRI
#KamiTidakTakut
#KamiTidakBodoh
#KamiTidakDiam

Yogyakarta, 18 Juni 2018
Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Polres Kebumen Terima Hibah Tanah Untuk Gedung Sat Lantas

KEBUMEN — (16/5/2018) Polres Kebumen akhirnya akan segera memiliki bangunan Sat Lantas Polres Kebumen.

Melalui PLT Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar menerima sertifikat hibah tanah yang nantinya akan digunakan untuk membangun kantor Sat Lantas Polres Kebumen.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut, disaksikan langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono saat melakukan kunjungan kerja di Mapolres Kebumen, Selasa (15/05/2018).

Tanah seluas 2.359 meter persegi yang terletak di belakang Mapolres Kebumen merupakan tanah bengkok Kelurahan. Melalui penyerahan sertifikat tersebut secara resmi menjadi milik Polri.

Selanjutnya Polres Kebumen juga menerima sertifikat untuk pembangunan Polsek Kuwarasan seluas 696 meter persegi.

Informasi yang berhasil dihimpun, bangunan dan tanah Sat Lantas Polres Kebumen yang berada di kelurahan Mertokondo bukan milik Polri. Selanjutnya untuk Polsek Kuwarasan, bangunan adalah milik pemerintah Desa setempat.

(Humas Res Kebumen /Maspolin /Bhayangkara Indonesia News).

Apakah Perdamaian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggugurkan Tuntutan?

Pertanyaan :

Apakah Perdamaian dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Menggugurkan Tuntutan?

Assalamualaikum, mohon informasinya. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, tetapi pihak keluarga korban telah membuat surat kesepakatan tidak akan menuntut baik perdata/pidana, apakah pihak polisi masih berhak melakukan tindakan penyidikan? Apakah kasus ini akan ditindak lanjut ke tingkat pengadilan? Terima kasih atas informasinya.

Jawaban :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] UU LLAJ). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat [1] UU LLAJ):

a.    menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;

b.    memberikan pertolongan kepada korban;

c.    melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan

d.    memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila (Pasal 234 ayat [3] UULLAJ):

a.    adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;

   b.    disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau

c.     disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ). Jadi, dalam kasus yang Anda ceritakan, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] UU LLAJ).

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.

Kendati demikian, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 403 K/Pid/2011 antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553 K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban, sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Jadi, apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku telah bertanggung jawab kepada keluarga korban serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan:

1.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 2174 K/Pid/2009 tanggal 15 Juni 2010

2.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/Pid/2011 tanggal 28 Juni 2011

3.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 1187 K/Pid/2011 tanggal 28 Juli 2011

4.    Putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/ Pid/2012 tanggal 26 April 2012

Sumber : hukumonline.com

Tito Karnavian, True Love Indonesia

Namanya Muhammad Tito Karnavian, begitu sang ayah, Haji Achmad Saleh menyematkan kepada bayi mungil yang lahir hari Senin Legi tanggal 26 Oktober 1964 bertepatan dengan 19 Jumadil Tsania 1384 tahun Hijriyah.

Nama Tito terinspirasi dari keteguhan dan kehebatan Presiden Yugoslavia, Josip Broz yang dijuluki Tito sehingga lebih dikenal dengan nama Josip Broz Tito. Sementara Karnavian dilatarbelakangi keindahan dan semarak kemegahan karnaval para mahasiswa UNSRI (Universitas Sriwijaya) Palembang yang disaksikan oleh sang ayah ketika lewat di depan Rumah Sakit Charitas, tempat Tito dilahirkan.

Menurut perhitungan Jawa, Senin memiliki sifat indah dan banyak mendapatkan simpati. Legi membawa sifat bertanggung jawab, murah hati, enak dalam pergaulan, selalu gembira seperti tidak pernah susah, sering kena fitnah, kuat tidak tidur malam hari, bicaranya berisi.

Sebagai putra Palembang dia membawa semangat kejayaan Sriwijaya. Namun dalam darahnya mengalir kesantunan dan keluhuran budi pekerti suku Jawa. Dalam jiwanya tertanam keimanan dan keislaman yang teguh yang diturunkan dari ayahnya, Haji Achmad Saleh, juga dari kakeknya, Saleh Mualim.

Sejak kecil, Tito sudah menampakkan sifat seorang pemimpin. Disiplin, cerdas pemberani dan tanggung jawab. Dia seringkali berenang menyeberangi Sungai Musi yang melintas di Kota Palembang. Di sekolahnya Tito selalu juara dan menorehkan prestasi membanggakan.

Tito kecil tentu tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat kelak akan menjadi Kapolri. Meski bisa jadi pernah bercita-cita ingin menjadi polisi. Tito kecil juga tidak pernah bermimpi akan memimpin salah satu institusi terbesar di negeri ini.

Jiwa kepemimpinan Tito remaja dibuktikan dengan terpilihnya sebagai Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) di SMA Negeri 2 Palembang. Tito juga aktif dalam kegiatan Pramuka dan hoby bermain musik serta olah vokal. Kecerdasannya juga teruji dengan selalu menjadi juara di jenjang pendidikan SMA. Bahkan setamat SMA Tito lulus test masuk di empat perguruan tinggi favorit, yaitu Fakultas Kedokteran Unsri, Hubungan Internasional FISIP UGM, STAN dan AKABRI.

Sampai lulus SMA, Tito tidak pernah bercita-cita menjadi polisi, apalagi menjadi Kapolri. Pilihannya pada AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dari empat perguruan tinggi yang menerimanya adalah karena pertimbangan praktis soal biaya dan ingin meringankan beban orang tuanya.

Ibu kandung Tito, Hajjah Kardilah, yang seorang bidan menginginkan anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran agar menjadi dokter. Tapi Tito remaja malah berkata, "Nanti ibu keluar banyak uang untuk biaya. Tito tidak mau jadi beban,” ujar Kardiah. Alasan yang sama juga dikemukakannya kepada sang ayah. Jika dia memilih masuk universitas, tanggungan orang tuanya akan amat berat. Selain uang kuliah, juga sewa kamar kos dan uang makan/saku bulanan. Sementara jika memilih AKABRI / AKPOL (Akademi Kepolisian), semua biaya itu tak perlu ditanggung orangtuanya.

Tito adalah anugerah yang menjadi inspirasi para orang tua. Banyak ibu-ibu yang menanyakan resep agar memiliki anak cerdas dan hebat kepada Hajjah Kardilah, ibu Tito. Tito adalah karunia yang diturunkan Tuhan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia.

Kehebatan dan kecerdasan Tito berlanjut hingga masa pendidikan di AKPOL Semarang. Bahkan keistimewaan Tito pernah diungkap oleh seorang paranormal dari Beijing, China ketika dia pulang cuti bersama temannya. Saat itu Tito bersama 10 orang temeannya pulang naik kereta api, tanpa sengaja bertemu dengan paranormal tersebut yang mengatakan bahwa dari 10 taruna hanya Tito yang di keningnya terlihat ada sinar.

Selain itu, saat akan dilantik lulus taruna AKPOL, malam harinya nenek Tito bermimpi, Tito berjalan paling depan memegang bendera. Dan ternyata, esok harinya, 18 Juli 1987, pada upacara Prasetya Perwira Remaja Akabri di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik dan menyematkan penghargaan Bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik Akpol, 1987) kepada Tito. Tito putera Sumsel pertama yang meraih Adhi Makayasa Akabri-Akpol.

Tito adalah terbaik dari yang terbaik. Para perwira remaja AKPOL adalah pemuda-pemuda pilihan yang diseleksi dengan ketat dari seluruh Indonesia. Proses pendidikan dan pelatihan yang sangat berat untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa.

Masa dinas Tito di kepolisian juga dipenuhi dengan prestasi dan penghargaan. Kenaikan pangkat luar biasa berkali-kali didapatkan Tito atas prestasinya mengungkap kejahatan. Penangkapan Tommy Soeharto sebagai tersangka kasus pembunuhan Hakim Agung, Syafiuddin Kartasasmita (November 2001), penggerebekan gembong teroris Dr. Azahari di kawasan wisata Batu, Malang (November 2005), dan aksi heroik penanganan teror Bom Thamrin (Januari 2016).

Tito adalah penyandang bintang tiga pertama di angkatannya, lulusan AKPOL 1987. Tito adalah bintangnya para bintang. Prestasi akademik nya juga sangat mentereng. Tito adalah penerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan terbaik PTIK 1996, dan penerima Bintang Seroja sebagai peserta Lemhannas terbaik 2011. Tito juga menyelesaikan pendidikan Sesko di Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (1998); Sespim Pol, Lembang (2000).

Tito juga berhasil meraih gelar akademis Master of Arts (MA) bidang Studi Kepolisian dari University of Exeter, UK (1993); Bachelor of Arts (BA) bidang Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998), dan Ph.D (doctor) bidang Studi Strategis tentang Terorisme dan Radikalisasi Islam di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore, dengan predikat magna cum laude (2013).

Tito adalah keajaiban di tubuh Korps Bhayangkara. Di dilantik menjadi Kapolri dengan melewati 4 angkatan diatasnya dengan menggantikan Jenderal Badroddin Haiti yang angkatan 1982, pada 13 Juli 2016. Salah satu Kapolri termuda selain Jenderal Soekanto Tjokrodiatmodjo (1945-1959), Kapolri pertama dan terlama, dilantik pada usia 37 tahun.

Tito adalah kebanggaan Indonesia. Pelantikannya sebagai Kapolri menorehkan banyak rekor dan membawa harapan baru institusi kepolisian. Tito adalah calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Tito lulus fit and proper test dalam sidang paripurna DPR dengan sangat memuaskan. Masyarakat Indonesia memberi apresiasi positif dan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada Tito Karnavian.

Tito bukan hanya pilihan Presiden, bukan hanya disetujui DPR sebagai representasi rakyat Indonesia. Tito adalah pilihan Tuhan untuk Indonesia. Takdir dan ketetapan-Nya yang mengantarkan Tito pada posisi saat ini. Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa yang memilihkan Tito untuk memimpin Korps Tribrata. Tentu saja Tuhan telah memperhitungkan dan mempertimbangkan keputusannya. Tuhan tahu mana yang tepat dan terbaik untuk bangsa ini. Tuhan tahu siapa yang layak dan kuat mengemban amanah ini.

Demikian yang tertulis, demikian yang terjadi. Indonesia memasuki era baru, era yang orang sebut sebagai jaman edan. Era dimana manusia dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Era dimana fitnah dan sumpah serapah merajalela. Era dimana kebohongan lebih dipercaya dari pada kebenaran.

Kehebatan, keteguhan dan ketangguhan Tito diuji disini. Kejayaan Sriwijaya, darah keluhuran Jawa serta spirit agama yang mengalir dalam diri Tito harus terbukti. Kecerdasan, kesabaran, keberanian dan kedewasaan seorang Tito Karnavian mendapatkan lawan berat saat ini.

Sudah selesai segala macam sanjungan, pujian dan penghargaan diterima Tito. Datanglah berbagai macam fitnah, bully dan caci maki setiap hari. Terjangan badai dan topan datang silih berganti. Anggota Dewan, para pengamat dan masyarakat yang sebelumnya menyanjung dan memuji berbalik memusuhi penuh rasa benci.

Tapi Tito adalah Tito, bintangnya para bintang, terbaik dari yang terbaik, penakluk Sungai Musi yang terpilih. Tuhan sudah mempersiapkan Tito untuk menghadapi situasi ini. Di tengah kebencian dan permusuhan sebagian masyarakat tersimpan harapan perbaikan kondisi negeri. Di tengah kekecewaan sebagian masyarakat kepada institusi polri, tersimpan kebutuhan untuk melindungi dan melayani.

Terbukti, Tito tak bergeming dengan banyaknya hujatan dan pelecehan yang datang tiap hari. Tito tetap komit dan konsisten membawa polri menjadi institusi yang disegani. Konsolidasi, kordinasi, komunikasi dan semangat motivasi terus digemakan kepada seluruh jajaran polri. Silaturahim, pelayanan dan jalinan kasih sayang terus dibangun dengan semua elemen di bawah naungan NKRI.

Jauh di lubuk hati terdalam, Tito tetaplah manusia, yang memiliki perasaan dengan segudang kelemahan. Jika boleh memilih, mungkin Tito lebih bahagia menjadi rakyat biasa yang jauh dari gunjingan dan sorotan media. Jika bisa meminta mungkin Tito lebih tenang berkumpul bersama keluarga tercinta.

Tapi Tuhan sudah memilih, takdir telah tergelar dengan sempurna. Tito dengan seluruh jajaran prajurit Bhayangkara tetap dibutuhkan dan dirindukan kehadirannya. Tito adalah harapan akan adanya perubahan dan keamanan negara. Dia kesayangan dan kecintaan bangsa. Tito Karnavian, True Love Indonesia !!!

Yogyakarta, 28 Februari 2018
Arief Luqman El Hakiem (Bhyangkara Indonesia News, Maspolin dan Blogger Polri).

Dari Pidato Kapolri Menuju Rekonsiliasi Nasional

Kapolri Tito Karnavian Rabu sore (7/2) berkunjung ke kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat. Dengan memakai baju koko putih, celana hitam dan berpeci, kedatangan Tito disambut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Drs. Mohammad Siddik, MA, Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Abdul Wahid Alwi, MA, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Organisasi Drs. Amlir Syaifa Yasin, MA, Sekretaris Umum Drs. Avid Solihin, MM, beserta pimpinan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).

Pertemuan dimulai sejak pukul 17.00 WIB dan selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan awal, Kapolri Tito diterima di ruang Ketua Umum, dan setelah itu dibawa memasuki ruang rapat Dewan Dakwah dimana telah menunggu para pimpinan ormas yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) dan para wartawan.

Kapolri sempat melakukan shalat maghrib berjamaah di masjid Al-Furqan dan selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan Dewan Dakwah dan MOI, membicarakan masalah-masalah keummatan, situasi politik, ekonomi keummatan dan masalah-masalah lainnya.

Terkait pertemuan bersejarah tersebut, ada tulisan menarik dari Dr. Ir. Masri Sitanggang yang merupakanKetum Gerakan Islam Pengawal NKRI, GIP NKRI.

Silaturahim Kapolri, Jenderal Polisi. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA. Ph.D ke markas Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia di Kramat Raya 45 Jakarta, Rabu (7/2) adalah berita yang menggembirakan.  Melalui Dewan Dakwah dan 13 Ormas Islam lain yang turut hadir dalam pertemuan penuh ukhuwah itu, Sang Jendral  menyampaikan maaf yang tulus kepada Umat Islam. Ini terkait ceramahnya yang viral pekan lalu soal ormas Islam bahwa yang ikut mendirikan NKRI hanya Muhammadiyah dan NU, sementara yang lain malah “ingin merobohkan, iya..” 

Silaturahim ke Markas Dewan Dakwah tersebut telah mengakhiri kegaduhan besar.  Berbagai prasangka buruk terhadap Tito Karnavian akibat ceramahnya itu memang sempat _bersliweran_. Ceramah itu membuat kemarahan umat Islam semakin memuncak; berakumulasi sejak kasus Ahok mencuat. Tito dianggap banyak merugikan Umat Islam, hingga memunculkan gerakan yang mendesak Presiden RI, Joko Widodo segera menyopot Tito dari jabatannya.  Aku sendiri termasuk orang yang geram. Bayangkan, jika pernyataan Tito itu kemudian dijadikan argumentasi,  bagaimana nasib ormas Islam lainnya? Itulah sebabnya dalam wawancaraku dengan beberapa media online, aku menyebut  Tito sebagai jendral yang rendah pengetahuan sejarah Indonesia.

Memilih Markas Dewan Dakwah sebagai tempat bersilaturahmi adalah tepat dan cerdas. Dewan Dakwah secara Historis-Psikologis adalah tempat berkumpulnya para pejuang umat Islam lintas organisasi. Dewan Dakwah  adalah “penjaga” sekaligus “penerus” tradisi dan semangat juang Masyumi –Partai Islam yang dipaksa bubar oleh Soekarno di tahun 1960.

Sebagaimana Masyumi, Dewan Dakwah menjadi rumah bagi  sebahagian besar (kalau tidak semua) tokoh gerakan dakwah Islam dari berbagai organisasi.  Muhammad Natsir –pendiri dan Ketua Dewan Dakwah hingga akhir hayatnya di tahun 1993 misalnya, adalah Ketua Umum Masyumi (1949-1958). Beliau adalah Murid A. Hasan Bandung. Secara organisasi Natsir bukan dari Muhammadiyah dan bukan pula dari NU, melainkan dari Persatuan Islam (Persis), namun menjadi idelog gerakan dakwah Islam, khususnya keluarga “Bulan Bintang” Masyumi yang terdiri dari beragam ormas Islam itu. Natsir bahkan menjadi sumber inspirasi bagi banyak gerakan dakwah di dunia. Lebih dari itu, terungkap setelah dua hari Natsir wafat, tepatnya 8 Februari 1993, melalui faksmili Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, mengaku banyak belajar dari Mohammad Natsir.  Fukuda berkata : “Menerima berita duka tersebut rasanya lebih dahsyat dari jatuhnya bom di Hirosima, karena kita kehilangan pemimpin dunia sekaligus pemimpin besar dunia Islam”.

Teramat sukar mengukur jasa Natsir. Memaparkan gerak juang Nasir untuk bangsa ini akan menghasilkan berjilid-jilid buku. “Bung Natsir adalah pejuang besar, pejuang nasional, dan pejuang umat yang perlu diteladani.” Mungkin ungkapan  Jendral A. Haris Nasution itulah yang tepat untuk menggambarkannya. Di antara yang fenomenal, jasa yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun dari anak bangsa yang cinta NKRI ini adalah Mosi Integral Mohammad Natsir.

Sesungguhnya Indonesia kita ini mengalami dua kali proklamasi. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan bahwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia telah berakhir. Kedua, Proklamasi Berdirinya NKRI pada 17 Agustus 1950 sebagai pernyataan bubarnya 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia , dan terbentuknya negara baru bernama NKRI. Di sinilah peran Natsir. Beliau memiliki konsep, kemudian bekerja keras mewujudkan proklamasi ke dua itu. Ia mengelilingi nusantara, mendatangi para kepala pemerintahan negara bagian dan sahabatnya, para ulama (sekali lagi, ulama dari berbagai ormas Islam, bukan hanya Muhammadiyah dan NU), di setiap negara bagian. Pendekatan keislaman ini membuat para ulama di negara-negara bagian itu mendukung hingga berujung pada kesediaan negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia membubarkan diri, kemudian memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah Penyelesaian damai tanpa setetes darah tertumpah.

Sayang, peristiwa sangat penting dalam babakan sejarah bangsa ini kurang dipopulerkan, sehingga banyak anak bangsa yang rabun (kalau tak buta) melihat NKRI.  Ada yang  berteriak “cinta NKRI”, “NKRI harga mati”, mengklaim sebagai pembela NKRI sambil menuduh orang –terutama umat Islam, sebagai anti NKRI; dia tidak tahu kalau yang (mohon maaf harus menyebut) berjasa memproklamirkan NKRI adalah para tokoh umat Islam yang diwakili Mohammad Natsir. Ini tentulah sangat lucu sekaligus menjengkelkan dan berpotensi merusak kesatuan. Sebagai seorang Natsirist -- yang pernah berinteraksi intensif dengan Pak Natsir sejak tahun 1987 hingga wafatnya, aku termasuk yang sangat terusik dengan tuduhan-tuduhan  seperti itu. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu aku menulis artikel “SIAPA ANTI NKRI ?”  (http://gipnkri.com/simaklah-sejarah-siapa-cinta-nkri/)

Syukurlah Tito segera menyadari kekeliruannya dan mengambil langkah tepat sehingga kegaduhan tidak berlanjut. Ini adalah sikap terhormat dari seorang Jendral yang patut kita acungi jempol. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak memaafkan; dan bukan hal buruk pula kalau masyarakat yang jengkel, seperti aku, dengan tulus pula meminta maaf kepadanya. Kita memerlukan kebersamaan yang dilandasi niat tulus dan sikap jujur untuk membangun NKRI yang kita banggakan ini. 

Jujurlah pada sejarah, agar kita bisa saling menghormati dan menghargai. Jujur jugalah dalam bernegara, agar Indonesia benar-benar menjadi milik bersama. Jangan ada dusta di antara kita, agar bangsa ini bisa tumbuh besar dan kuat dengan rakyat yang rukun serta damai. Hentikan saling curiga, apalagi sampai menuduh kelompok Islam –kelompok terbesar dari masyakat Indonesia, dengan tuduhan anti NKRI, anti kebhinekaan, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Itu menyakitkan, melukai hati umat Islam  dan tidak memberi pengaruh apa pun terhadap bangsa ini kecuali kekacauan. 

Silaturahim yang sangat bernilai seperti dilakukan oleh Kapolri ke Markas Dewan Dakwah perlu ditradisikan –tentu juga ke ormas Islam lainnya, dan diikuti oleh jajaran kepolisian di daerah. Dialog dan diskusi antar pimpinan kepolisian dan tokoh umat Islam akan banyak menyelesaikan persoalan. Entahlah di daerah lain; di Medan, Sumatera Utara, hubungan pihak kepolisian dan ormas Islam cukup baik. Oleh karena itu ada banyak hal berat yang dapat dipikirkan bersama. 

Di tahun-tahun politik ini, sikap kesatria dan kenegarawanan yang telah ditunjukkan oleh Kapolri sangat diperlukan dan oleh karenanya perlu terus ditingkatkan. Juga yang tidak kalah pentingnya persoalan-persoalan  yang mengkitu kasus Ahok dan Pilkada DKI, yang dirasakan ummat Islam sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, perlu segera diakhiri dan dihentikan. Biarlah Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air yang dicintainya ini dengan damai. Begitu juga kasus Alfian Tanjung, ibu Asma Dewi atau siapa pun yang terimbas persoalan Ahok, perlu diputihkan.  Mari kita jadikan kesempatan ini sebaga momen rekonsiliasi nasional, rekonsilasi menuju kebersamaan untuk membangun Indonesia Raya. Aku percaya, hanya dengan itu persoalan-persoalan kegaduhan selama ini bisa diatasi.
_Wallahu ‘alam bishsawab_.     

Medan, 8 Februari 2018

Dapat Tiket Umrah Dari Kapolres, Bripda Nani Teteskan Air Mata

MARTAPURA - Senin 5 Februari 2018 merupakan hari yang mungkin tidak akan terlupa bagi Bripda Nani Yuliani Anggraini. Bagaimana tidak pada hari itu, ditengah acara apel pagi, Bripda Nani mendapat kejutan dari Kapolres Banjar, AKBP Takdir Mattanete, S.H., S.I.K., M.H., berupa tiket menjalankan ibadah umrah.

"Kaget, haru, senang, rasanya campur aduk jadi satu, karena saya tidak pernah menduga akan mendapatkan tiket umrah dari Kapolres," ucap Bripda Nani kepada Sentralone.com melalui selulernya, Senin (5/2/2018) siang.

Apalagi cara Kapolres Banjar yang akrab disapa Nette Boy itu dalam memberikan reward ditengah- tengah pelaksanaan apel pagi yang disaksikan langsung oleh seluruh PJU dan anggota Polres Banjar, menurut Bripda Nani merupakan suatu kebanggaan bagi dirinya.

"Awalnya tadi saya diperintahkan untuk membacakan reward kepada anggota yang berprestasi, tapi siapa sangka, ternyata reward itu diberikan Kapolres untuk saya sendiri, saya sampai meneteskan air mata," ungkap Bripda Nani.

Kapolres Banjar, AKBP Takdir Mattanete, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan, reward ini diberikan kepada Bripda Nani Yuliani Anggraini berkat kerja keras, loyalitas, serta dedikasi tinggi dalam bertugas dibawah Satuan Binmas Polres Banjar.

Selain itu, menurut Kapolres, Bripda Nani merupakan sosok polisi wanita yang mempunyai semangat tinggi serta sangat kreatif dalam memberikan ide/ masukan kepada rekan sesama anggota polwan di lingkup Polres Banjar.

"Reward saya berikan karena Bripda Nani memang pantas menerima itu, dan tiket umrah yang saya berikan ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan dedikasi serta loyalitas Bripda Nani dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Sat Binmas Polres Banjar," terang Kapolres Banjar.

"Reward ini juga sebagai motivasi bagi anggota lain, agar berlomba- lomba dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," tukas perwira polisi dengan dua melati di pundak itu.

(Hery Setia /ALH /Bhayangkara Indonesia News).

Waspada !!! Skenario Penghancuran NKRI Dibalik Politisasi Pidato Kapolri

Dinamika politik di Indonesia memang sungguh seksi. Belum beres kontroversi penjabat atau pelaksana harian (plh) gubernur Jabar dan Sumut usai, muncul lagi isu panas lainnya.

Tidak tanggung-tanggung, kali ini langsung menohok Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. HM. Tito Karnavan, MA, Ph.D. Tiba-tiba muncul potongan video pidato Kapolri saat memberikan sambutan di Pondok Pesantren Tanara, Serang, Banten, pimpinan KH Ma'ruf Amien, pada Februari 2017 lalu. Isi potongan video itu yang bikin gerah sejumlah ormas Islam.

Alhamdulillah, Kapolri secara ksatria dan gentlemen meminta maaf serta melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Suatu teladan yang patut dicontoh oleh para pemimpin an pejabat negeri ini.

Secara pribadi saya melihat ada gerakan sistematis dengan agenda penghancuran NKRI dibalik politisasi pidato Kapolri.

1. Pelemahan Institusi Polri

Ada kelompok yang tidak nyaman di tengah upaya Kapolri, Tito Karnavian membawa lembaga kepolisian lebih profesional dan kuat dengan program PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya). Muncul upaya penyusupan, adu domba dan pelemahan Institusi Polri dari dalam. Sejarah Indonesia mencatat, beberapa kali institusi Polri dan TNI disusupi kelompok politik dan ideologi tertentu untuk mencapai tujuannya.

Isu perang bintang yang terus digoreng dan dipolitisir, menyeret-nyeret para jenderal polisi dalam ranah politik praktis dan serangan pemberitaan negatif terhadap institusi kepolisian adalah bukti nyata adanya pihak yang tidak suka jika Polri kuat.

2. Politik Adu Domba

Pemotongan dan pemilihan rekaman video pidato Kapolri menunjukkan bahwa gerakan ini terencana dan terorganisir secara sistematis. Ada upaya jahat dan terstruktur untuk mengadu domba aparat kepolisian dengan umat Islam, khususnya di luar ormas NU dan Muhammadiyah. Nampaknya upaya ini hampir berhasil ketika beberap ormas merasa kecewa dan marah hingga menuntut Kapolri untuk dipecat.

Ketika umat Islam dan Polri dalam posisi berhadap-hadapan, maka tidak ada pihak yang diuntungkan kecuali para penjajah dan pengkhianat bangsa yang ingin menghancurkan KNRI. Kapolri adalah sosok muslim taat yang pemahaman Islam-nya tidak perlu diragukan, begitu juga para pejabat utama, para Kapolda hingga Kapolres, sebagain besar adalah muslim. Anggota polri lainnya adalah putra putri terbaik umat Islam yang tidak sedikit diantara mereka hafizh Al Qur'an.

Bagaimana mungkin sesama muslim saling berhadap-hadapan untuk saling menyerang, kecuali atas hasutan para pendengki dan pengkhianat negeri ?

3. Gangguan Kamtibmas Pilkada Serentak 2018

Pengunggahan potongan video Kapolri yang baru dilakukan setelah setahun juga membuktikan sebuah pertimbangan yang matang dan tidak main-main. Kapolri berpidato pada Februari 2017, baru dinggah pada Januari 2018, dimana kita tahu di tahun 2018 ini pemerintah Indonesia menggelar hajat besar yaitu Geleran Pilkada Serentak. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan, kelancaran dan keberhasilan seluruh proses tahapan pilkada yang berlangsung berbulan-bulan.

Pada saat fokus perhatian Kapolri dan jajarannya tertuju pada pengamanan pilkada serentak, muncul fitnah dan profokasi yang mengganggu kesiapan serta keharmonisan. Secara sengaja dan terencana potongan video tersebut menjadi viral. Berbagai komentar dan tanggapan terus dikemas dan digoreng untuk membuat situasi menjadi cheos. Jagat maya dan tokoh-tokoh ormas Islam terus diprofokasi agar mengeluarkan statemen yang makin membuat keruh suasana.

Ketika gelaran pilkada serentak yang memakan biaya sangat besar ini terganggu, siapa pihak yang diuntungkan ? Mereka adalah para penjajah dan pengkhianat negeri.

Maka, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menutup dan menyudahi polemik ini. Mari kembali fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan Indonesia Raya yang maju dan berdaulat. Perkuat komunikasi dan silaturahmi antar elemen masyarakat, termasuk umat Islam dengan institusi kepolisian. Persempit ruang gerak para penjajah dan pengkhianat dengan persatuan dan kesatuan.

Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan kedamaian, majulah bangsaku, jayalah negeriku... Indonesia Raya tercinta !!!"

Jambi, 2 Februari 2018
masih dalam keheningan 1/3 malam terakhir di malam Jumat
Arief Luqman El Hakiem

Perkuat Penanganan Hoax, Polri Bentuk Biro Multimedia

JAKARTA- (28/12/2017) Mabes Polri meningkatkan pengawasan terhadap media sosial yang menyebarkan hoax menjelang Pilkada) serentak 2018.

“Memang fenomena sekarang medsos menjadi satu alat untuk mencapai tujuan bermacam-macam,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Jakarta, Rabu (27/12/2017)

Iqbal mengatakan polisi diberi amanat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani penyebaran hoax melalui medsos.

Iqbal menyatakan Mabes Polri serius menangani penyebaran hoax dengan memperkuat struktur kelembagaan seperti Biro Multimedia Divisi Humas dan Direktorat Siber, Badan Reserse Kriminal.

Polri, menurut Iqbal, mengayomi masyarakat untuk memelihara keamanan dan ketertiban melalui cara preemtif dan preventif terhadap pengguna medsos.

Mabes Polri juga menggelar diskusi yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar masyarakat dan warganet tidak percaya dan mewaspadai hoax.

Iqbal mengimbau para bakal calon kepala daerah dan legislator bersaing secara fair, santun dan tidak menghalalkan segala cara atau menghasut masyarakat.

Mabes Polri akan menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. (Seruni.com / Bhayangkara Indonesia News).

Cek Keaslian BPKB Anda Dengan 5 Tips dari Korlantas Polri

JAKARTA - (25/12/2017). Korlantas Polri memberikan 5 tips cara mendeteksi keaslian BPKB. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubdit Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Priyanto.

Pertama, bahan cover yang digunakan BPKB asli lebih mengkilap dibandingkan yang palsu (agak buram).

Kedua, hologram di halaman paling depan atau pertama akan berubah warna jadi kuning saat diterawang bila itu BPKB palsu. Sedangkan BPKB asli, warnanya abu-abu dan tidak akan berubah jika diterawang.

Ketiga, nomor seri di bawah hologram dimaksudkan untuk membedakan domisili. Namun, untuk detailnya hanya ada di Korlantas dan tidak bisa dipublikasikan.

Selanjutnya, pada ciri keempat ada pada bagian identitas pemilik kendaraan. Di BPKB palsu hanya sekedar mengubah data kendaraan saja, sedangkan data pemilik kendaraan tidak diubah.

“Di bagian identitas kendaraan banyak yang dihapus kemudian di print ulang. Ini jelas kelihatan,” jelas Kombes Pol. Priyanto.

Untuk yang kelima, ada pada halaman-14. Jika BPKB asli terlihat lambang Korlantas bila disinari cahaya ultraviolet. Saat diraba, kertas akan terasa kasar karena logo Korlantas timbul.

“Kalau asli di ultraviolet akan timbul angka dan huruf bermacam-macam. Itu BPKB asli. Sedang yang palsu logonya rata,” terangnya. (vi/lm/rp).

Sumber : Multimedianews.polri.go.id

Kapolres Kebumen Gelar Makan Siang Bersama Awak Media dan Pegiat Medsos

KEBUMEN - (20/12/2017) Suasana santai penuh keakraban dan rasa kekeluargaan nampak jelas dalam acara Temu Sapa dilanjutkan makan siang bersama awak media dan pegiat media sosial yang digelar Polres Kebumen, Rabu (20/12).

Acara yang diinisiasi langsung oleh Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar, SIK, MM ini bertujuan membangun sinergi dan saling kesepahaman antara Institusi Polri dan pegiat media. Keistimewaan acara ini adalah dikumpulkannya para admin Grup Facebook dan pengelola media online yang ada di Kebumen.

Jika pejabat polres Kebumen sebelumnya hanya mengundang wartawan cetak dan elektronik, kali ini Kapolres membangun tradisi baru dengan mengundang pegiat media sosial untuk berdialog dan bersilaturahmi.

"Kami dari polri ingin membangun sinergi dan kerjasama yang harmonis dengan para wartawan termasuk pegiat media sosial"' ucap Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar, SIK, MM dalam sambutan pembukaan dialog.

Arief juga menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai perkenalan dan kulonuwun sebagai pejabat baru, dengan harapan bisa membangun kerjasama untuk mewujudkan Kebumen yang aman dan kondusif.

"Para jurnalis dan pegiat media memiliki peran yang strategis dalam membangun opini dan mengarahkan pandangan masyarakat. Saya kurang sependapat dengan istilah Bad News ia Good News" lanjut perwira polisi kelahiran Jakarta tersebut.

Dalam acara Temu Sapa di Fittenan Resto hari ini dihadiri para selebritis medsos dan admin Grup Facebook seperti Berita Kebumen (BK), Lebih Dari Sekedar Kebumen (LDSK), Suara Rakyat Kebumen (SRK), Gerakan Anti Hoax (GERAX) serta Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kabupaten Kebumen. Disamping para wartawan yang sudah lama bersinergi dengan Polres Kebumen seperti dari koran Suara Merdeka, Kebumen Ekspres, inikebumen media online dan reporter radio.

Banyak pertanyaan dan usulan yang dikemukakan para Netizen (istilah untuk pegiat medsos) seperti masalah razia lalu lintas, proses pembuatan SIM, SKCK dan penanganan kasus korupsi di Kebumen.

Komper Wardopo, sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kebumen yang juga turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya konten Hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Dia berharap ada semacam sosialisasi dan literasi kepada pegiat medsos untuk membudayakan sehat berinternet.

Hal ini ini didukung oleh salah satu admin Grup Facebook Berita Kebumen, Ariyanto yang mengungkapkan pentingnya filter terhadap postingan para member. Grup FB Berita Kebumen adalah grup FB terbesar dan pertama di Kebumen dengan lebih dari 300 ribu member.

Sementara Sujud Sugiarto, salah satu pegiat medsos lebih menyoroti pentingnya media sosial sebagai wahana mendorong penanganan korupsi agar lebih proaktif. Dia mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus korupsi dapat dimulai dari bukti petunjuk yang diposting oleh para netizen.

Dalam tanggapannya, Kapolres Kebumen yang hadir bersama istri mengucapkan rasa terimakasih atas respon positif para netizen Kebumen. Dia berjanji akan menggelar diskusi dengan para netizen secara rutin, paling tidak sebulan sekali.

Acara yang berlangsung hingga pukul 14.00 WIB tersebut makin lengkap dengan makan siang bersama sambil ngobrol santai dan tidak lupa saling ber-swa foto bersama Kapolres Kebumen. (Arief Luqman El Hakiem / Bhayangkara Indonesia News).

AKBP. Arief Bahtiar, Menjabat Langsung Menggebrak

Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar, SIK, MM bersama istri memasuki mapolres dengan sambutan pedang pora.

KEBUMEN - (18/12/2017) AKBP. Arief Bahtiar, SIK, MM telah resmi, sah dan lengkap menjabat sebagai Kapolres Kebumen setelah digelar acara Kenal Pamit yang digelar di lapangan tenis komplek Mapolres Kebumen, Selasa (12/12). Sehari sebelumnya AKBP. Arief Bahtiar dilantik oleh Kapolda Jawa Tengah, Irjen. Pol. Drs. Condro Kirono, MM, M.Hum di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah.

Acara Kenal Pamit sebagai tradisi untuk mengenalkan pejabat baru dan pamitan pejabat lama Polres Kebumen diwarnai suasana haru dan syahdu. AKBP. Titi Hastuti, S.Sos yang baru menjabat selama 8 bulan di Polres Kebumen harus mengemban amanah baru di lingkungan Akademi Kepolisian Semarang. Jajaran Forkimimda Kebumen dan berbagai lapisan masyarakat Kebumen turut hadir menyambut Kapolres baru dan melepas kepergian Kapolres lama.

Doa dan ucapan selamat mengalir tulus dari pejabat dan masyarakat Kebumen untuk Ibu Titi yang hadir didampingi oleh suami tercinta. Suasana makin lengkap dengan acara salam-salaman dan menyanyi bersama. Acara yang berlangsung hingga waktu Asar tersebut diakhiri dengan pelepasan Bu Titi dengan tradisi pedang pora dan kapet merah sampai di atas mobil ayang akan membawanya menuju tugas baru.

Jajaran Forkompimda Kebumen (Kajari, Kapolres baru, Bupati, Kapolres lama, Ketua DPRD, Dandim, Ketua PN)

AKBP. Arief Bahtiar adalah pejabat baru Polres Kebumen yang sudah tidak asing lagi dengan lingkungan masyarakat Jawa Tengah termasuk Kebumen. Beliau pernah menjabat di beberapa Polres di wilayah Polda Jawa Tengah seperti Brebes, Banyumas, Jepara, Pekalongan, Semarang dan jabatan terakhirnnya adalah Kepala SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jateng.

Sehari setelah memegang tongkat komando Polres Kebumen, Arief langsung tancap gas. Beliau mengadakan ramah tamah dan pembinaan internal anggota secara lesehan di lapangan tenis Mapolres Kebumen. Beliau juga melakukan pengecekan ruang tahanan Polres untuk memastikan kondisinya bersih dan para tahanan juga diperlakukan dengan baik.

Hari Rabu (13/12) AKBP. Arief Bahtiar melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor pejabat Forkompimda Kebumen. Meski kemarin hari Selasa (12/12) sudah diadakan acara kenal pamit Pejabat Kapolres Kebumen, silaturahmi itu agar Kapolres Kebumen semakin lebih dekat dengan jajaran Forkopimda. Salah satunya dengan bersilaturahmi. Adapun yang dikunjungi Kapolres Kebumen itu adalah, Kodim 0709 Kebumen, Kantor Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Kantor Pengadilan Negeri Kebumen.

Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar berfoto bersama jajaran perwira Kodim 0709 Kebumen.

Malam hari Rabu (13/12) dinihari, Arief Bahtiar langsung mengunjungi beberapa Mapolsek, diantaranya Polsek Kutowinangun, Prembun dan Poncowarno. Dalam pengecekannya Kapolres tidak sendiri. Namun, polisi nomor satu di Kebumen itu mengajak pejabat utama Polres Kebumen untuk melakukan pengecekan bersamanya. Kapolres Kebumen, saat dihubungi melalui Kasubbag Humas Polres Kebumen AKP Willy Budiyanto, mengatakan jika kegiatan dilakukan secara mendadak untuk mengetahui langsung situasi kondisi Polsek saat malam hari.

Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar didampingi pejabat utama polres melakukan sidak ke Mapolsek Prembun.

Di hari ke 4 menjabat sebagai Kapolres Kebumen, tiba tiba AKBP Arief Bahtiar ingin berkunjung ke Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kebumen. AKBP Arief Bahtiar bersama dengan pejabat utama Polres Kebumen menyambangi anak anak yatim, maupun anak anak piatu di panti asuhan itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Usaha dan doa mampu membelokan nasib seseorang. Itulah yang diucapkan Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar saat mengunjungi Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Jalan Mayjend Sutoyo Kebumen, mengajak anak anak panti mengikuti seleksi penerimaan Polri, Jumat (15/12) siang.

Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar memberikan santunan di Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Kebumen. 

Kapolres Kebumen AKBP Arief Bahtiar, S.I.K.,M.M, dengan didampingi pejabat utama Polres Kebumen melaksanakan silaturahim dikediaman Bapak KH.Nursodik selaku ketua MUI Kebumen, Jumat (15/12/2017).

Kapolres berserta rombongan disambut baik oleh ketua MUI Kebumen KH Nursodik yang juga selaku pengasuh pondok pesantren mambaul iksan yang terletak di lingkungan Masjid Agung Kauman Karanganyar.

Dalam kesempatan ramah tamah ini, selain untuk memperkenalkan diri Kapolres juga ingin mengenal lebih dekat dengan para tokoh agama yang ada diwilayah Kebupaten Kebumen, ” Saya berharap nantinya para tokoh agama ini bisa bersinergi dan membantu tugas-tugas Kepolisian kedepan, khususnya di wilayah hukum Polres Kebumen” Ucap Kapolres. (ALH /Bhayangkara Indonesia News / maspolinnews.blogspot.co.id)

Kapolres Kebumen, AKBP. Arief Bahtiar bersilaturahmi ke Ketua MUI Kebumen, KH. Nursodik.

AKBP. Titi Hastuti, Pengabdian 8 Bulan di Kota Beriman

Kebumen - (11/12/2017). AKBP. Titi Hastuti, S.Sos telah resmi mengakhiri pengabdiannya di Kebumen dalam acara sertijab Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah, Senin (11/12). Beliau menyerahkan tongkat komando Kepala Kepolisian Resor Kebumen kepada AKBP. Arief Bahtiar, SIK, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polda Jawa Tengah. Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST 2754 / XI / 2017 tertanggal 16-11-2017, AKBP. Titi Hastuti menduduki jabatan baru sebagai Kasubbagum Bagrenmin AKPOL Lemdiklat Polri, Semarang.

Kepemimpinan Bu Titi, sapaan akrab polwan kelahiran Purwokerto 49 tahun silam, terbilang singkat dan mendadak. Namun, rotasi dan pergantian pejabat di tubuh Korps Bhayangkara adalah hal yang biasa dan wajar demi efektifitas pelayanan dan pengamanan masyarakat. Dimanapun dan kapanpun ditugaskan, bagi anggota korps baju coklat harus siap penuh semangat.

Polwan yang memulai karir di kepolisian melalui jalur SEPA (Sekolah Perwira) di Akademi Kepolisian Semarang ini memimpin Polres Kebumen sejak 5 April 2017. Selama 8 bulan, atau tepatnya 250 hari, Bu Titi melewati masa-masa kebersamaan bersama masyarakat Kebumen. Latar belakang pendidikan sarjana sosial yang diperolehnya di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, membuat gaya kepemimpinaan Bu Titi lebih luwes dan humanis. Pendekatan kasih sayang dan kekeluargaan adalah wujud kematangan dirinya sebagai perwira polisi yang berangkat dari jalur sarjana.

Meski hanya 8 bulan masa penagbdian di Polres Kebumen, polwan ramah dan keibuan ini mencatatkan beberapa rekor dan prestasi yang patut dibanggakan. Berikut adalah catatan 250 hari ketika Bu Titi melayani masyarakat pesisir selatan Jawa Tengah bersama jajaran polres Kebumen.

Polwan Pertama Yang Memimpin Polres Kebumen

Selama ini Polres Kebumen selalu dikepalai oleh kaum pria. Bu Titi Hastuti menjadi polwan pertama yang membuat rekor dengan menjadi orang nomor satu di jajaran Polres Kebumen. Bersama 2 pejabat utama yang juga polwan (Kompol. Umy Mariati, Wakapolres dan AKBP. Sriyani, Kabag Sumda), Bu Titi dikenal sebagai 3 Srikandi Polres Kebumen. Kondisi terasa istimewa karena pelantikan beliau pada bulan April sehingga menjadi kado terindah di Hari Kartini bagi masyarakat Kebumen khususnya kaum hawa.

Perwira Jalur Sarjana Pertama Yang Memimpin Polres Kebumen

Hal ini menjadi penting dan relevan untuk dicatat karena latar belakang jalur perwira turut mewarnai model kepemimpinan. Perwira polisi dengan latar belakang sarjana umumnya memiliki kematangan dan kedewasaan sikap, sehingga pola pendekatan dalam mengarahkan anak buah lebih humanis. Hubungan yang dibangun dengan jajaran Forkompimda ( Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) juga warga Kebumen secara umum juga lebih luwes dan cair.

Prioritas Pada Penguatan Internal

Ini mungkin tidak terlalu diekspose oleh media sehingga khalayak Kebumen tidak banyak mengetahui bahwa prioritas utama Bu Titi di Kebumen adalah konsolidasi internal Polres Kebumen, peningkatan kapasitas personil, pembinaan mental anggota, perubahan mindset pelayanan dan penguatan tim kerja yang solid. Pembenahan manajemen anggaran dan penyusunan rencana kegiatan yang matang menjadi titik berat Polwan yang pengalaman 7 tahun di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri.

Menerima Hibah Tanah dan Banguna Polsek

Bu Titi menjalin hubungan yang harmonis dengan jajaran Forkompimda dalam hal ini Bupati Kebumen diwujudkan dengan keberhasilan Polri menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen berupa tanah dan bangunan megah berlantai 2, Mapolsek Sruweng yang berada di jalur utama Yogyakarta – Jakarta. Bu Titi juga berhasil melakukan negosiasi dengan salah satu warga Kebumen dalam polemik tanah yang dibangun Mapolsek Kutowinangun, dimana akhirnya warga tersebut secara sukarela menyerahkan tanah tersebut kepada Polres Kebumen.

Menyelenggarakan Binlat Calon Anggota Polri

Program ini adalah instruksi langsung Kapolri, Jenderal Polisi Prof. Drs. HM. Tito Karnavian, MA, Ph.D agar setiap polres menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi anak muda /pelajar yang ingin mengabdi sebagai anggota Polri. Namun Bu Titi dengan sigap melakukan komunikasi dengan pemda sehingga mendapat anggaran dari APBD untuk menyelenggarakan Binlat bagi ratusan pelajar Kebumen yang akan mendaftar polisi.

Membentuk Polisi Pariwisata

Ini adalah langkah maju Bu Titi dengan Polres Kebumen untuk mendukung program pemerintah daerah menjadikan Kebumen sebagai Kota Tujuan Wisata. Wilayah Kebumen yang kaya akan potensi wisata alamnya mengispirasi Bu Titi membentuk satuan khusus Polisi Wisata dibawah Bag. Obvit untuk melayani dan menjaga secara khusus obyek wisata yang ada di Kebumen. Polisi Wisata ini memiliki ciri khas menarik dengan dasi merah dan seragam kombinasi coklat merah hati.

Jumat Berkah dan Bedah Rumah

Sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, Bu Titi bersama jajaran Satuan Lalulintas menggagas kegiatan humanis kepolisian berupa Jumat Berkah dan Bedah Rumah. Jumat Berkah adalah aksi para polwan polres Kebumen untuk berbagi paket makan siag dengan kaum dhuafa dan masyarakat Kebumen yang tidak mampu setiap selepas Shalat Jumat. Sementara Bedah Rumah adalah adalah inisiatif Kapolres Kebumen untuk menghimpun dana sukarela dari anggota dan kolega untuk membantu merenovasi rumah tinggal warga Kebumen yang tidak layak huni.

Rekor, Penggerebekan Judi Togel Dengan Barang Diatas 30 Juta Rupiah

Komitmen Bu Titi untuk menjadikan Kebumen betul-betul sebagai Kota Beriman nampaknya bukan main-main. Beliau secara rutin melakukan razia penyakit masyarakat meliputi tindak asusila, miras dan perjudian. Untuk perjudian bahkan Bu Titi turun langsung melakukan pengintaian selama 2 jam di tengah malam untuk menangkap bandar judi togel. Perjuangan Bu Titi dan jajarannya membuahkan hasil ketika berhasil meringkus kawanan bandar judi togel dengan barang bukti uang lebih dari 30 juta rupiah. Sebuah rekor untuk pengungkapan kasus perjuadian togel yang marak di Kebumen.

Membentuk Pasukan Cyber Polri - GERAX

Bu Titi menggandeng komuitas media sosial, Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan MASPOLIN (Masyarakat Polisi Indonesia) untuk mengantisipasi kejahatan media sosial. Hoax dan ujaran kebencian terbukti telah merusak sendi-sendi persatuan bangsa sehingga Presiden Joko Widodo dan Kapolri memberi instruksi khusus kepada jajaran kepolisian untuk membentuk Pasukan Cyber. Pasukan Cyber Polres Kebumen dideklarasikan oleh Kapolres bersama Forkompimda pada 31 Agustus 2017 di Mapolres Kebumen. Pasukan Cyber Polres Kebumen disebut GERAX (Generasi Anti Hoax) beranggotakan ribuan pelajar setingkat SMA yang dibina, dididik dan dilatih untuk melawan kejahatan media sosial.

Demikianlah beberapa catatan AKBP. Titi Hastuti, S.Sos selama menjadi Kepala Kepolisian Resor Kebumen.

Arief Luqman El Hakiem

Katua Relawan TIK Kabupaten Kebumen,

Kabid.  Branding Polri & Kemitraan pada Bhayangkara Indoensia News / Investigative Journalisme.