Kapolri Tito Karnavian Rabu sore (7/2) berkunjung ke kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat. Dengan memakai baju koko putih, celana hitam dan berpeci, kedatangan Tito disambut Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Drs. Mohammad Siddik, MA, Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Abdul Wahid Alwi, MA, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Organisasi Drs. Amlir Syaifa Yasin, MA, Sekretaris Umum Drs. Avid Solihin, MM, beserta pimpinan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).
Pertemuan dimulai sejak pukul 17.00 WIB dan selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan awal, Kapolri Tito diterima di ruang Ketua Umum, dan setelah itu dibawa memasuki ruang rapat Dewan Dakwah dimana telah menunggu para pimpinan ormas yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) dan para wartawan.
Kapolri sempat melakukan shalat maghrib berjamaah di masjid Al-Furqan dan selanjutnya melakukan pertemuan tertutup dengan Dewan Dakwah dan MOI, membicarakan masalah-masalah keummatan, situasi politik, ekonomi keummatan dan masalah-masalah lainnya.
Terkait pertemuan bersejarah tersebut, ada tulisan menarik dari Dr. Ir. Masri Sitanggang yang merupakanKetum Gerakan Islam Pengawal NKRI, GIP NKRI.
Silaturahim Kapolri, Jenderal Polisi. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA. Ph.D ke markas Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia di Kramat Raya 45 Jakarta, Rabu (7/2) adalah berita yang menggembirakan. Melalui Dewan Dakwah dan 13 Ormas Islam lain yang turut hadir dalam pertemuan penuh ukhuwah itu, Sang Jendral menyampaikan maaf yang tulus kepada Umat Islam. Ini terkait ceramahnya yang viral pekan lalu soal ormas Islam bahwa yang ikut mendirikan NKRI hanya Muhammadiyah dan NU, sementara yang lain malah “ingin merobohkan, iya..”
Silaturahim ke Markas Dewan Dakwah tersebut telah mengakhiri kegaduhan besar. Berbagai prasangka buruk terhadap Tito Karnavian akibat ceramahnya itu memang sempat _bersliweran_. Ceramah itu membuat kemarahan umat Islam semakin memuncak; berakumulasi sejak kasus Ahok mencuat. Tito dianggap banyak merugikan Umat Islam, hingga memunculkan gerakan yang mendesak Presiden RI, Joko Widodo segera menyopot Tito dari jabatannya. Aku sendiri termasuk orang yang geram. Bayangkan, jika pernyataan Tito itu kemudian dijadikan argumentasi, bagaimana nasib ormas Islam lainnya? Itulah sebabnya dalam wawancaraku dengan beberapa media online, aku menyebut Tito sebagai jendral yang rendah pengetahuan sejarah Indonesia.
Memilih Markas Dewan Dakwah sebagai tempat bersilaturahmi adalah tepat dan cerdas. Dewan Dakwah secara Historis-Psikologis adalah tempat berkumpulnya para pejuang umat Islam lintas organisasi. Dewan Dakwah adalah “penjaga” sekaligus “penerus” tradisi dan semangat juang Masyumi –Partai Islam yang dipaksa bubar oleh Soekarno di tahun 1960.
Sebagaimana Masyumi, Dewan Dakwah menjadi rumah bagi sebahagian besar (kalau tidak semua) tokoh gerakan dakwah Islam dari berbagai organisasi. Muhammad Natsir –pendiri dan Ketua Dewan Dakwah hingga akhir hayatnya di tahun 1993 misalnya, adalah Ketua Umum Masyumi (1949-1958). Beliau adalah Murid A. Hasan Bandung. Secara organisasi Natsir bukan dari Muhammadiyah dan bukan pula dari NU, melainkan dari Persatuan Islam (Persis), namun menjadi idelog gerakan dakwah Islam, khususnya keluarga “Bulan Bintang” Masyumi yang terdiri dari beragam ormas Islam itu. Natsir bahkan menjadi sumber inspirasi bagi banyak gerakan dakwah di dunia. Lebih dari itu, terungkap setelah dua hari Natsir wafat, tepatnya 8 Februari 1993, melalui faksmili Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda, mengaku banyak belajar dari Mohammad Natsir. Fukuda berkata : “Menerima berita duka tersebut rasanya lebih dahsyat dari jatuhnya bom di Hirosima, karena kita kehilangan pemimpin dunia sekaligus pemimpin besar dunia Islam”.
Teramat sukar mengukur jasa Natsir. Memaparkan gerak juang Nasir untuk bangsa ini akan menghasilkan berjilid-jilid buku. “Bung Natsir adalah pejuang besar, pejuang nasional, dan pejuang umat yang perlu diteladani.” Mungkin ungkapan Jendral A. Haris Nasution itulah yang tepat untuk menggambarkannya. Di antara yang fenomenal, jasa yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun dari anak bangsa yang cinta NKRI ini adalah Mosi Integral Mohammad Natsir.
Sesungguhnya Indonesia kita ini mengalami dua kali proklamasi. Pertama, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan bahwa penjajahan terhadap bangsa Indonesia telah berakhir. Kedua, Proklamasi Berdirinya NKRI pada 17 Agustus 1950 sebagai pernyataan bubarnya 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia , dan terbentuknya negara baru bernama NKRI. Di sinilah peran Natsir. Beliau memiliki konsep, kemudian bekerja keras mewujudkan proklamasi ke dua itu. Ia mengelilingi nusantara, mendatangi para kepala pemerintahan negara bagian dan sahabatnya, para ulama (sekali lagi, ulama dari berbagai ormas Islam, bukan hanya Muhammadiyah dan NU), di setiap negara bagian. Pendekatan keislaman ini membuat para ulama di negara-negara bagian itu mendukung hingga berujung pada kesediaan negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia membubarkan diri, kemudian memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah Penyelesaian damai tanpa setetes darah tertumpah.
Sayang, peristiwa sangat penting dalam babakan sejarah bangsa ini kurang dipopulerkan, sehingga banyak anak bangsa yang rabun (kalau tak buta) melihat NKRI. Ada yang berteriak “cinta NKRI”, “NKRI harga mati”, mengklaim sebagai pembela NKRI sambil menuduh orang –terutama umat Islam, sebagai anti NKRI; dia tidak tahu kalau yang (mohon maaf harus menyebut) berjasa memproklamirkan NKRI adalah para tokoh umat Islam yang diwakili Mohammad Natsir. Ini tentulah sangat lucu sekaligus menjengkelkan dan berpotensi merusak kesatuan. Sebagai seorang Natsirist -- yang pernah berinteraksi intensif dengan Pak Natsir sejak tahun 1987 hingga wafatnya, aku termasuk yang sangat terusik dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Itulah sebabnya, beberapa waktu lalu aku menulis artikel “SIAPA ANTI NKRI ?” (http://gipnkri.com/simaklah-sejarah-siapa-cinta-nkri/)
Syukurlah Tito segera menyadari kekeliruannya dan mengambil langkah tepat sehingga kegaduhan tidak berlanjut. Ini adalah sikap terhormat dari seorang Jendral yang patut kita acungi jempol. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak memaafkan; dan bukan hal buruk pula kalau masyarakat yang jengkel, seperti aku, dengan tulus pula meminta maaf kepadanya. Kita memerlukan kebersamaan yang dilandasi niat tulus dan sikap jujur untuk membangun NKRI yang kita banggakan ini.
Jujurlah pada sejarah, agar kita bisa saling menghormati dan menghargai. Jujur jugalah dalam bernegara, agar Indonesia benar-benar menjadi milik bersama. Jangan ada dusta di antara kita, agar bangsa ini bisa tumbuh besar dan kuat dengan rakyat yang rukun serta damai. Hentikan saling curiga, apalagi sampai menuduh kelompok Islam –kelompok terbesar dari masyakat Indonesia, dengan tuduhan anti NKRI, anti kebhinekaan, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Itu menyakitkan, melukai hati umat Islam dan tidak memberi pengaruh apa pun terhadap bangsa ini kecuali kekacauan.
Silaturahim yang sangat bernilai seperti dilakukan oleh Kapolri ke Markas Dewan Dakwah perlu ditradisikan –tentu juga ke ormas Islam lainnya, dan diikuti oleh jajaran kepolisian di daerah. Dialog dan diskusi antar pimpinan kepolisian dan tokoh umat Islam akan banyak menyelesaikan persoalan. Entahlah di daerah lain; di Medan, Sumatera Utara, hubungan pihak kepolisian dan ormas Islam cukup baik. Oleh karena itu ada banyak hal berat yang dapat dipikirkan bersama.
Di tahun-tahun politik ini, sikap kesatria dan kenegarawanan yang telah ditunjukkan oleh Kapolri sangat diperlukan dan oleh karenanya perlu terus ditingkatkan. Juga yang tidak kalah pentingnya persoalan-persoalan yang mengkitu kasus Ahok dan Pilkada DKI, yang dirasakan ummat Islam sebagai kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, perlu segera diakhiri dan dihentikan. Biarlah Habib Rizieq Shihab kembali ke tanah air yang dicintainya ini dengan damai. Begitu juga kasus Alfian Tanjung, ibu Asma Dewi atau siapa pun yang terimbas persoalan Ahok, perlu diputihkan. Mari kita jadikan kesempatan ini sebaga momen rekonsiliasi nasional, rekonsilasi menuju kebersamaan untuk membangun Indonesia Raya. Aku percaya, hanya dengan itu persoalan-persoalan kegaduhan selama ini bisa diatasi.
_Wallahu ‘alam bishsawab_.
Medan, 8 Februari 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar