Kerja BP-7 Dinilai Berhasil

Hasil kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP-7) selama enam tahun ini dinilai Presiden Soeharto cukup berhasil dan cukup memuaskan.

BP-7 yang dibentuk dengan Keppres No 10/1979 tanggal 26 Maret 1979 bahkan diminta untuk makin memperluas dan mempercepat usaha penataran, sehingga segala lapisan masyarakat makin cepat mengetahui, mendalami serta menghayati Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Hal itu dinyatakan Kepala Negara di Bina Graha Senin kemarin ketika menerima pimpinan BP-7 Pusat dan para Kepala BP-7 tingkat propinsi seluruh Indonesia, yang menyelenggarakan rapat kerja mulai kemarin hingga 28 Maret di Jakarta.
Dalam pertemuan itu hadir pula Menko Polkam, Mendagri, Mensesneg, Mendikbud dan Menpen.

Kepala BP-7 Pusat, Sarwo Edhie Wibowo kepada pers menjelaskan, penilaian Presiden tentang keberhasilan penataran P4 itu antara lain memakai tolak ukur kejadian di masyarakat akhir-akhir ini, seperti kasus Tanjung priok September lalu.

Dikemukakan, andaikata rakyat umumnya belum cukup kesadaran politiknya tentang mana yang baik dan mana yang tidak dengan tolok ukur Pancasila, tidak mustahil kejadian itu mungkin akan meluas.

Sarwo Edhie menambahkan, dalam menilai apakah P4 benar-benar sudah membudaya, hal itu tidaklah dilakukan dengan cara yang terlalu akademik, namun lebih dari melihat indikator dalam kegiatan atau kehidupan bangsa Indonesia dalam bemegara dan bermasyarakat. Misalnya dan segi aparatur pemerintahan, militer, buruh, tani dan seterusnya.

Perlu Waktu

Menurut Sarwo Edhie, Presiden menguraikan kembali asal mula P4 serta usaha-usaha yang dijalankan agar Pancasila tidak diselewengkan lagi.

Diutarakan bahwa hal ini memerlukan waktu karena harus melalui pendekatan persuasif. Sebagai ilustrasi ditunjukkan cara koreksi terhadap Orde Lama sendiri tidaklah dilakukan asal cepat begitu saja.

Padahal kalau mau waktu itu dapat saja dikerahkan kekuatan untuk menjatuhkan Orde Lama. Namun bukan itulah yang dipilih, melainkan lewat cara konstitusi, persuasif.

Sebab cara inkonstitusional seperti lewat kudeta nantinya hanya akan melahirkan kontrakup, sebagaimana yang dialami banyak negara Amerika Latin.

Mengenai raker BP-7 sendiri, ia menjelaskan tujuan utamanya adalah konsolidasi organisasi dan meningkatkan kemampuan memasyarakatkan ideologi Pancasila demi pengembangan demokrasi Pancasila, serta pemantapan P4 guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam raker yang diadakan Depdagri itu, juga akan dibahas penyempurnaan bahan penataran P4, metode penataran dan sebagainya. Sampai saat ini sekitar enam juta orang telah memperoleh penataran P4 melalui berbagai pola penataran.

Jumlah ini belum termasuk masyarakat yang ikut dalam permainan simulasi P4, yang oleh Sarwo Edhie dikatakan jumlahnya cukup besar.

Mengenai kekurangan yang masih ada, ia mengatakan dalam penataran oleh BP-7 sesungguhnya diharapkan para petatar yang dikirim organisasi kemasyarakatan, nantinya ikut menyebarluaskan P4 atau perilakunya dalam lingkungan ormas masing-masing.

Umumnya ormas menghadapi kesulitan untuk meneruskan penataran tadi di lingkungan sendiri, terutama karena ketiadaan biaya. Masalah atau kesulitan ini pun akan mendapat perhatian dalam raker BP-7.

Tak Sekedar Tuntutan Formal

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dalam pengarahannya pada Rapat Kerja Departemen Dalam Negeri dengan BP7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia di gedung Depdagri, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, hari Senin mengatakan perlu dijaga agar pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak tumbuh sekedar usaha memenuhi tuntutan formal, sekedar acara dan upacara.

Sikap hidup Pancasila lebih penting daripada omongan mengenai Pancasila, inilah yang menjadi orientasi tujuan proses penataran P4.

Dikemukakan, pembangunan bangsa tidak hanya dapat mengutamakan bidang fisik semata, walaupun prioritas pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi, namun pembangunan ideologi tidak bisa diabaikan.

“Bidang apa pun yang menjadi tekanan pembangunan, tidak boleh terlepas dan berdiri sendiri,” ujar Mendagri. Pembangunan satu bidang kehidupan harus merupakan bagian dan pendukung keseluruhan rencana pembangunan nasional, sambungnya.

Pedoman Perjuangan

Mendagri menjelaskan ideologi Pancasila merupakan pedoman perjuangan bangsa Indonesia, agar kita tidak terombang-ambing.

Ideologi sebagai pedoman perjuangan memuat pandangan hidup bangsa yang dinamis dan kreatif serta menjiwai pergerakan hidup dan kehidupan bangsa, dan ini melibatkan pula suatu komitmen yang sifatnya integral dan eksistensial dari manusia Indonesia baik pribadi maupun kolektif.

Mendagri mengingatkan, penataran P4 sebagai bagian serta wahana pembangunan ideologi, harus ditujukan untuk membangun manusia secara integral dan eksistensial.

“Ditujukan tidak sekedar kepada tambahnya pengetahuan atau pengertian, tetapi meliputi juga pemahaman, pembentukan sikap, nilai, pandangan hidup, pilihan hidup, dan cara kerja,” ujar Mendagri. (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (26/03/1985)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 27-30.