TEKNOLOGI SEDOT SUARA (Cuitan Akbar Faizal, Politisi Partai Nasdem)

JAKARTA - Politikus Nasional Demokrat Akbar Faizal membuat surat yang ditujukan ke Deputi Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho. Nyatanya, isi surat yang mengkritik Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut bocor ke publik. Alhasil, isi surat yang bernada menyerang iu menjadi perbincangan ramai di media social.

Surat tersebut sebenarnya berisi sindiran tentang rencana pengangkatan beberapa alumni Universitas Harvard untuk menjadi staf Luhut Panjaitan. Akbar mengakui surat itu dibuatnya. Pun dengan Luhut sudah meresponnya.

“Waktu saya ceramah di Harvard Bisnis School itu ada anak-anak Indonesia yang sekolah di sana itu melamar masuk ke mari. Salah? Enggak ada yang saya agungkan kok. Jadi bagusnya lihat konteks dulu. Jangan buru-buru ngomel gitu,” ujar Luhut.

Berikut isi lengkap surat anggota Komisi III DPR tersebut yang beredar di Twitter itu:

Yth. Pak Yanuar Nugroho, sy Akbar Faizal alumni IKIP Ujung Pandang jurusan Sastra (S1) dan Komunikasi Politik (S2) UI. Sekarang anggota DPR RI. Sy ucapkan selamat atas jabatan mentereng sbg deputinya Jenderal Luhut.

Pak Luhut dulu bagian dari tim kampanye Jokowi-JK dan jg Tim Transisi. Ada beberapa peran Pak Luhut yang cukup layak utk dicatat dalam pemenangan Jokowi meski menurutku tdk sebesar peran Megawati yg memerintahkan PDIP hingga ke akar rumput untuk memenangkan Jokowi.

Sesungguhnya Jokowi tak akan jadi Presiden jika PDIP atawa Mega td​k merekomendasikan Jokowi. Hal yang sama juga terjadi pada Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Wiranto dan belakangan Sutiyoso. Selanjutnya bergabung berbagai relawan seperti Projo, Bara JP, Seknas, dll.

Tak boleh dilupakan sayap2 partai pengusung seperti PIR dari Nasdem dalam komando Martin Manurung dan Relawan Cik Ditiro dalam komando kawan2 PDIP.

Pasukan PKB terutama Marwan Jafar berjibaku dengan kami di Timkamnas dalam komando Cahyo Kumolo dan Andi Wijayanto berkeliling Indonesia meneriakkan “Pilih Jokowi karena bla…bla…bla…” Tak ada anak Harvard di tim pemenangan kami. Yg agak jauh kuliahnya itu paling Eva K. Sundari yang pernah sekolah di Inggris entah di mana.

Saya tak terlalu paham pula apakah di Inggris sana dia menemukan suaminya yang orang Timor Leste dan membuatnya dimaki setiap hari oleh tim Prabowo sebagai Katholik sejati atau pengkhianat bangsa dst.
Rieke Pitaloka setahu saya kuliah di UI namun berkeliling dari kampung ke kampung sepanjang Jawa untuk meyakinkan ibu2 untuk memilih Jokowi dan berakibat dia disumpahi sebagai keturunan PKI di semua medsos.

Ada pula yg bernama Teten Masduki yg setahu saya hanya alumni IKIP Bandung namun fokus ke Jawa Barat dan meyakinkan semua seniman2 bermartabat utk mendukung Jokowi seperti Slank atau Iwan fals atau Bimbo.

Jika Anda tahu tentang “Konser 2 Jari” yang menjadi pamungkas kampanye dan membalikkan persepsi publik tentang besarnya dukungan massa terhadap Jokowi dan Prabowo di masa2 krusial saat itu, itu adalah kerjaan Teten.

Pak Luhut sendiri setahu saya (dan sesungguhnya sy sangat tahu masalahnya) banyak menghabiskan waktu di kantor pemenangan yang dibentuknya di Bravo 5 Menteng dan berdiskusi or menelepon banyak orang yg saya dengar sebagai “orang LBP” entah di mana saja.

Beberapa kali saya rapat dengan tim mereka di mana hadir para pensiunan Jendral yang –mohon maaf– masih merasa sebagai komandan pasukan dengan berbagai kewenangan.

Juga proposal beliau tentang sistem IT beliau yang cukup memarkir mobil di depan KPU dan seluruh data2 bisa tersedot. Kami di Jl. Subang 3A –itu markas utama pemenangan Jokowi Mas– terkagum2 membayangkan kehebatan teknologi Pak LBP sekaligus mengernyitkan dahi tentang proses kerja penyedotan data tadi. Sy yg pernah menjadi wartawan senyum-senyum saja sebab sedikit paham soal IT.

Senyumanku semakin melebar saat membaca jumlah dan yg dibutuhkan utk pengadaan teknologi sedot-menyedot tadi. Dalam hal massa, tercatat 2 kali LBP mengumpulkan masy Batak di Medan dan Jkt utk mendukung Jokowi-JK.

Mas Yanuar, sy merasa perlu menulis spt ini sebab saya merasa kantor Anda terlalu jauh mendeskripsikan diri akan tugas dan kualifikasi staf sebuah kantor Kastaf Presiden.

Sebenarnya sy tak perlu terlalu menanggapi soal Harvard ini. Sy jg pernah ke sana tp sbg turis. Otak saya memang tak akan mampu kuliah di sana. Lha wong sy org desa.
Bahasa Bugis sy juga jauh lbh lancar dari Bahasa Inggris saya. Namun soal Harvard ini mmebuat saya merasa “koq kalian menghina bangsamu sendiri?

Merendahkan kualitas pendidikan bangsamu yg kabarnya akan kau katrol kualitasny dgn cara memasukkan orang Harvard atau entah dari mana lagi di luar negeri sana?

Mengapa kalian semakin jauh dari ‘kesepakatan awal kita di tim dulu utk menghormati bangsamu sendiri?

Mengapa kalian makin kurang ajar saja? Saya sebenarnya pernah ingin mempersoalkan lembaga bernama Kastaf ini sebab sejujurnya “tak ada” dlm perencanaan kami di Tim Transisi dulu.

Sekadar menginfokan ke Anda Mas bhw Tim Transisi itu dibentuk Pak Jokowi untuk merancang pemerintahan yg akan dipimpinnya. Tapi saya sungguh tak nyaman mempersoalkan itu sebab akan dituding macam2. Mis, akh… krn AF kecewa tdk jadi mentri dll.

Dan msh byk lagi sebenarnya yg ingin sy pertanyakan. Termasuk surat presiden ke DPR ttg Budi Gunawan yg disusul kontroversi2 lainnya. Ke mana para pemikir Tata Negara di sekitar Pak Jkw skrg? Yg kudengar selanjutnya malah pengangkatan Refly Harun sbg Komisaris Utama Jasa Marga.

Mungkin Bu Rini anggap Refly sangat paham soal Tol karena setiap hari melalui macet persoalan yg pak jkw katakan dulu akan lbh mudah menyelesaikannya sbg presiden ketimbang sbg Gub DKI– dr rumahnya di Buaran sana. Mas Yanuar, sbg anggota DPR pendukung pemerintah dan insyaallah punya peran (meski sgt kecil) terhadap kemenangan Jkw -JK,… saya ingin kalian di istana fokus pada tugas yg lebih membumi.

Mis, jangan biarkan kami di DPR dihajar bagai sansak oleh orang2 Prabowo dalam kasus kebaikan tunjangan mobil pejabat, misalnya, hanya karena kalian tak mampu berkomunikasi dgn kami di DPR (atawa parpol pendukung. Ini jg satu soal sendiri karena terbaca dgn kuat kalau kalian ring 1 preaiden kini sukses melakukan Deparpolisasi) dan atau gagal meyakinkan publik akan seluruh keputusan2 presiden/pemerintah. Soal sesepele ini tak perlu kualitas Harvard.

Sy merasa mengenal bbrp org di istana negara tempat Anda berkantor sekarang. Entah apa mrk (masih) mengenal sy sekarang. Tp sy nggak memikirkannya. Sy hanya minta kalian di sana berhenti melakukan hal yg tak perlu spt deklarasi soal Harvard yg akan masuk Istana
Sekali lagi, sy sebenarnya tak perlu menulis panjang lebar seperti ini hanya utk menanggapi soal Harvard ini.

Tapi saya hrs lakukan sebab menurutku kalian makin jauh dari seluruh rencana awal kita. Dan sayangnya, seluruh rencana awal itu saya pahami dan terlibat di dalamnya.

Saya sekuat mungkin berusaha menghindari kalimat2 keras utk memahami apa yg kalian lakukan di sana.

Tapi sepak terjang kantor Mas Yanuar bernama Kastaf Kepresidenan itu makin jauh. Terakhir, saya sarankan agar menahan diri dalam memberikan masukan ke presiden.

Jangan racuni pikiran presiden yg polos dgn permainan yg dulu kami hindarkan beliau lakukan meski kadang gregetan lihat langkah2 tim Prahara Terkhusus dengan Pak JK, saya minta kalian berikan rasa hormat.

Tgl 9 Juli lalu, 63% penduduk Indonesia memilih Jokowi – JK dan bukan Jendral Luhut Binsar Pandjaitan apalagi Anda2 yg bergabung belakangan.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

7 FAKTA PDI-P DI JAWA BARAT !

"Jabar adalah Kuburan Banteng, Cagub dan Capres dari PDI-P selalu Keok di Bumi Parahyangan"

Keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Jenderal Polisi aktif, Komjen. Pol. Mochammad Iriawan, sebagai PJ Gubernur Jawa Barat terus menuai pro-kontra. Dugaan bahwa kepentingan partai dan ambisi politik menjadi latar belakang kengototan Jokowi dengan keputusannya, tentu masuk akal. Jokowi dan PDI-P berkepentingan memenangkan jagoannya di Pilgub Jabar tahun ini.

Jargon "Jawa Adalah Kuncinya" kiranya tidak berlebihan, partai yang berhasil memenangkan pemilu di Pulau Jawa, dipastikan berjaya secara nasional. Tahun ini, 2018, tiga provinsi besar di Jawa (Jabar, Jateng, Jatim) akan menggelar Pemilihan Gubernur secara serentak 27 Juni besok.

Sebagai partainya penguasa, PDI-P tentu berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dengan memenangkan jagoannya. Pada Pilgub sebelumnya, 2017, PDI-P telah kehilangan kesempatan dan dipermalukan di dua provinsi di Jawa, yaitu Banten dan DKI Jakarta. Dua jagoannya, Rano Karno (Banten) dan Basuki Tjahaja Purnama (DKI Jakarta) dipecundangi lawan-lawannya, padahal keduanya adalah petahana.

Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Hasil penghitungan KPU Jawa Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pilgub Jabar 2018 yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Sabtu (21/4), menetapkan jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 31.735.133 orang.

Ada 10 Fakta Unik keberadaan PDI-P di Jawa Barat, baik dalam gelaran Pilgub tahun 2018 maupun Pemilu sebelum2nya. Berikut daftarnya ;

1. Di Jawa Barat, PDI-P sebagai Penantang

Khusus di Jabar, PDI-P berposisi sebagai penantang, dengan mengusung Tubagus Hasanuddin yang berpasangan dengan Anton Charliyan. Di Jatim, PDI-P mengusung petahana, Saifullah Yusuf berpasangan dengan Puti Guntur Soekarnoputra. Di Jateng juga mengusung petahana, Ganjar Pranowo didampingi Taj Yasin dari PPP.

2. Di Jawa Barat, PDI-P Berjuang Tanpa Koalisi

Di Jateng dan Jatim, PDI-P menjalin koalisi dengan partai lain,  namun di Jabar PDI-P penuh percaya diri mengusung Tubagus Hasanuddin - Anton Charliyan tanpa berkoalisi.

3. Jawa Barat Medan Laga Terpanas dan Terberat Bagi PDI-P

Jawa Barat adalah medan panas dan paling kompetitif. Sejak  Gubernur dipilih secara langsung, Pilgub Jabar selalu diramaikan lebih dari dua pasangan calon.

Pilgub tahun ini, 2018 diikuti oleh 4 pasangan calon, yaitu Tubagus Hasanuddin - Anton Charliyan diusung PDI-P ; Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi, diusung Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat ; Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum diusung PPP, PKB, NasDem, dan Hanura ; Sudrajat - Ahmad Syaikhu diusung Gerindra, PKS, dan PAN.

Pilgub 2013 terdapat 5 pasang kandidat yang bersaing, yaitu Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar diusung PKS, PPP, dan Hanura; Dede Yusuf - Lex Laksamana diusung oleh Partai Demokrat, PAN) dan PKB; Dikdik Mulyana Arief Mansur - Cecep Nana Suryana Toyib berlaga secara independen; Irianto MS Syafiuddin - Tatang Farhanul dari Partai Golkar ; dan Rieke Diah Pitaloka - Teten Masduki diusung PDIP.

Pilgub 2008 terdapat 3 pasangan calon, yaitu Danny Setiawan - Iwan Sulandjana (DA'I) diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat ; Agum Gumelar - Nu'man Abdul Hakim (AMAN) diusung PDI-P, PPP,
PKB, PKPB, PBB, PBR dan PDS ; dan Ahmad Heryawan - Dede Yusuf (HADE) diusung PKS dan PAN.

4. Sejak Era Reformasi '98 Cagub PDI-P Selalu Keok di Jabar

Tahun 2013 Cagub PDIP, Rieke – Teten  hanya meraih 28,41 % (5.714.997 suara), dipecundangi jago dari PKS (Aher – Deddy) dengan 32,39% (6.515.313 suara).

Tahun 2008 Agum – Nu'man dari PDI-P meraih 6.217.557 suara (34,55 %) kalah dari Heryawan – Dede dari PKS dan PAN dengan 7.287.647 suara (40,50 %).

Tahun 2003 ketika masih dipilih oleh DPRD, pasangan Tayo Tarmadi-Rudy Harsa Tanaya dari PDI-P hanya meraih 39 suara, kalah dari pasangan Danny Setiawan-Nu’man Abdul Hakim yang diusung Golkar-PPP meraih 49 suara.

5. Capres PDI-P juga Selalu Kalah di Jabar

Hasil Pilpres 2014 di Jawa Barat pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan perolehan suara 14.167.381 (59,78 %). Sementara pasangan Jokowi-JK dari PDI-P mendapat suara 9.530.315 (40,22 %).

Pilpres 2009 di Jawa Barat, SBY-Boediono meraih 14.385.202 suara (65,07 %). Disusul pasangan Mega-Prabowo dengan 5.793.987 suara (26,21 %). Sementara pasangan JK-Wiranto meraih 1.925.533 suara (8,71%).

Hasil Pilpres 2004 putaran kedua di Jawa Barat pasangan Mega - Hasyim dari PDI-P hanya meraih 7.825.251 suara (37,2 %), sedang pasangan SBY - JK memperoleh 13.186.776 suara (62,8 %).

6. PDI-P Dua Kali Menang Pemilu Legislatif Tapi Selalu Kalah di Pilgub dan Pilpres

Sejak era Reformasi 1998, PDI-P tercatat dua kali memenangi Pemilu Legislatif, yaitu tahun 1999. Kemudian tahun 2014 PDI-P meraih 4.159.404 (19,63%), Golkar 3.540.629 (16,71%), Gerindra 2.378.762 (11,22%). Pada pemilu tahun 2004 PDI-P kalah dari Partai Golkar, sedang tahun 2009 dipecundangi Partai Demokrat.

7. Jagoan PDI-P pada Pilgub Jabar 2018 Keduanya Purnawirawan Jenderal

Pasangan Cagub dan Cawagub yang diusung PDI-P di Pilgub Jawa Barat adalah purnawirawan jenderal bintang dua semua. Tubagus Hasanuddin adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Pernah menjadi ajudan Wapres Try Sutrisno (1996), ajudan Presiden BJ Habibie (1998-1999), dan Sekretaris Militer Presiden Kepresidenan Republik Indonesia (2001-2005).

Sedangkan Anton Charliyan adalah mantan Kapolda Jabar (2016-2017). Bernama lengkap Irjen Pol. Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. Anton lahir di Tasikmalaya, 29 November 1960. Jabatan terakhir di Polri sebagai Wakalemdiklat Polri dan Analis Kebijakan Utama Sespimti Lemdiklat Polri.

Disamping 7 Fakta diatas, ada 3 fakta lain yang tidak kalah menarik, yaitu seputar PJ Gubernur Jabar, Komjen. Pol. M. Iriawan dan Cawagub yang diusung PDI-P, Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan.

8. M. Iriawan dan Anton Charliyan adalah kolega di Institusi Polri dan kawan satu angkatan, sesama lulusan AKPOL (Akademi Kepolisian) Semarang tahun 1984. Hanya saja Anton Charliyan mengajukan pensiun karena mendaftar sebagai Cawagub Jabar.

9. Kedua Jenderal Polisi  tersebut sama-sama pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Pertama, Komjen. Pol. Drs. Mochamad Iriawan , S.H., M.M., M.H. menjadi Kapolda Jabar pada periode 6 Desember 2013 sampai 16 Juni 2015), sementara Irjen. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. menjadi Kapolda Jabar dari 12 Desember 2016 sampai dengan 25 Agustus 2017).

10. Terlepas dari semua fakta dan pro-kontra yang ada, secara profesional, Komjen. Pol. M. Iriawan adalah pemimpin yang sudah teruji kemampuan dan netralitasnya dalam mengamankan gelaran Pilgub DKI Jakarta yang sangat berat juga menguras emosi.

Sebagai Kapolda Metro Jaya, Komjen. Pol. Mochammad Iriawan berhasil mengawal ibukota melakukan regenerasi kepemimpinan secara damai dan kondusif.

Jadi, dengan segala dinamika pro-kontra dan hiruk pikuk yang terjadi, kita semua tentu berharap, Pilkada serentak di Provinsi Jawa Barat, baik Pilgub maupun Pilbup / Pilwalkot berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

Salam Damai Indonesia-Ku !

Arief Luqman El Hakiem
Pegiat Media dan Pemerhati Kebijakan Publik

Sengkarut Setrojenar Dalam Bingkai Pilgub Jawa Tengah

Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Tengah tinggal sebulan lagi. Jawa Tengah adalah satu dari tiga provinsi terbesar di Jawa yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, selain Jawa Barat dan Jawa Timur. Rabu, 27 Juni 2018 besok, masyarakat Jawa Tengah akan menentukan siapa yang layak memimpin lima tahun ke depan dari dua pasangan calon gubernur, Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziah. Ganjar-Yasin diusung PDIP, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Sedangkan, Said-Fauziah disokong Partai Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

Tidak seperti Pilgub DKI Jakarta yang hingar bingar, Pilgub Jateng relatif tenang dan adem ayem, bahkan cenderung kurang greget. Animo dan antusiasme masyarakat sangat minim. Hal ini bisa dipahamai karena jabatan seorang gubernur di Jawa Tengah tidak seperti Jakarta yang merupakan daerah khusus ibukota. Gubernur Jawa Tengah nampak hanya sebagai pemimpin administratif dimana kewenangan dan kekuasaannya kalah dengan para bupati dan walikota di masing-masing daerah. 

Di tengah apatisme masyarakat Jawa Tengah dengan gelaran pesta demokrasi-nya, di Kebumen justru ada kejadian yang menjadi tranding topic dan perhatian publik, yaitu sengkarut soal pengisian jabatan perangkat desa. Di beberapa desa di wilayah Kebumen, proses pengisian perangkat desa disoal dan menjadi perbincangan serius para netizen, bahkan naik sidang pengadilan TUN / Tata Usaha Negara dan ranah pidana.

Jual Beli Jabatan Perangkat Desa adalah Fenomena

Sejatinya praktek jual beli jabatan perangkat desa adalah fenomena, diketahui secara pasti oleh sebagian besar masyarakat dan dianggap lumrah. Termasuk di di Kabupaten Kebumen, kota di pesisir selatan Jawa Tengah yang hingga kini konsisten sebagai daerah berpredikat termiskin nomor dua. Masyarakat Kebumen tentu tidak kaget ketika ada berita bahwa untuk menduduki jabatan Carik / Sekretaris Desa dan yang lainnya harus mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Keberanian seorang warga masyarakat melayangkan somasi, melakukan gugatan perdata di PTUN / Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengungkap praktek kecurangan serta politik uang dalam proses penjaringan perangkat desa, baru disebut kasus yang menarik perhatian. Sebagaimana yang terjadi di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Sebagai informasi, April Mei tahu ini, Desa Setrojenar menyelenggarakan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk jabatan Sekretaris Desa / Carik, Kepala Urusan Perencanaan, dan Kepala Dusun / Kebayan.

Adalah Arif Yuswandono, seorang anak muda pesisir pantai selatan yang dengan keberaniannya mendobrak benteng tirani yang selama ini menjadi budaya di desanya, dan desa di sekitarnya. Sebagai salah satu peserta seleksi untuk posisi Carik yang menjadi korban konspirasi feodalisme desa, seorang diri, ia menantang panitia seleksi perangkat desa, kepala desa, camat, hingga kepala Dinas Permades P3A / Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Arif melayangkan somasi kepada tiga pihak tersebut dan mengancam melakukan gugatan perdata ke PTUN dan membawa ke ranah idana jika somasinya tidak diindahkan.

Kasus Arif ini patut dikaji dan menjadi perhatian serius bagi para pegiat anti korupsi dan pemerhati perdesaan dalam kaitannya dengan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan digelar pada Juni tahun ini. Ketika pemerintah pusat gencar memerangi kasus korupsi, dimana banyak kepala daerah yang menjadi tersangka maupun tahanan KPK karena terjerat kasus korupsi, pada saat yang sama pemangku kekuasaan di desa tetap asyik dengan budaya KKN nya. Ada dua kata kunci yang bisa menjadi benang merah antara Sengkarut Setrojenar dengan Pilgub Jateng maupun Pemilihan Presiden 2019, tahun depan, yaitu DESA dan KORUPSI.

Desa Adalah Ujung Tombak Pembangunan

Saat ini, desa memiliki posisi yang sangat strategis. sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diikuti dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan Mendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa klasifikasi APBDes telah dipernaharui. 

Sedangkan mengenai BUMDes dan prioritas penggunaan Dana Desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.4 dan No. 5 tahun 2015. Dalam UU Desa dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

Menurut Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesan KPDT, Ahmad Erani Yustika, tahun 2018 ini Dana Desa mencapai Rp  60 trilun. Kurang lebih setiap desa akan menerima sekitar Rp 800 juta. Dan di tahun  2019 akan bertambah lagi jumlahnya. Dana desa di tahun 2018 bukan hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik saja akan tetapi juga untuk memperdayakan masyarakat desa. Dana desa itu sesuai Permendes No 19 tahun 2017 prioritas pemanfaatnnya bisa digunakan untuk membangun kawasan pedesan.

Terkait Pilgub Jateng, pada tahun 2008, pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih berhasil meraih dukungan terbanyak dengan mengangkat jargon "Bali nDeso mbangun Deso" (kembali ke desa dan membangun desa). Meski menuai pro dan kontra, namun program ini berhasil membawa Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang dapat berswasembada beras pada tahun 2012. Waktu itu, saya sempat mengajukan konsep sebagai implementasi "Bali nDeso mBangun Deso" dan melakukan paparan di hadapan staf ahli gubernur Jawa Tengah dengan judul "Dari Desa Menuju Dunia".

Saya mendasarkan pada tinjauan sosiologis, geografis dan kemajuan teknologi informasi, bahwa kelak institusi desa akan menjadi sangat strategis dan fundamental. Di era digital, dimana ruang dan waktu tidak lagi relevan, entitas apapun memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang, dikenal dunia karena potesi dan prestasinya. Sepuluh tahun kemudian, prediksi saya menemukan bukti dan kebenarannya. Dengan anggaran yang memadai, kewenangan yang besar, didukung teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan desa tumbuh menjadi entitas baru yang disegani. Menjadi tumpuan dan soko guru perekonomian nasional.

Kedua pasangan cagub Jateng rupanya belum menjadikan topik penguatan lembaga desa sebagai isu strategis. Jika ada pasangan cagub cawagub yang memiliki konsep komperehensif dalam mengembangkan wilayah perdesaan berbasis masyarakat setempat, tentu akan menarik dan patut dipertimbangkan. Apalagi sebagian besar wilayah provinsi Jawa Tengah adalah perdesaan dengan mata pencaharian utama pertanian. Reformasi dan Revolusi Desa adalah kata kuncinya.

Korupsi Sebagai Tantangan sekaligus Ancaman

Kata kunci kedua dalam Pilgub Jateng 2018 setelah DESA adalah KORUPSI. Dalam setiap gelaran pemilihan kepala daerah, korupsi selalu menjadi isu menarik dan sentral. Secara nasional, korupsi disepakati sebagai musuh bersama, kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Pada gelaran Pilgub Jateng 2013, Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Heru Sudjatmoko berhasil mengalahkan petahana Bibit Waluyo yang berpasangan dengan Sudijono Sastroatmodjo dan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono. Tagline yang diusung oleh pasangan Ganjar-Heru saat itu adalah "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Hanya saja, selama lima tahun (2013-2018) masa kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, kasus korupsi tetap marak dan berkembang. Prestasi Ganjar dalam pemberantasan korupsi di Jawa Tengah tidak bisa dibanggakan. Satu-satunya aksi sensasional yang dilakukan Ganjar dalam menekan korupsi dan pungli di jajarannya adalah ketika ia marah-marah di jembatan timbang Subah, Batang, pada Ahad malam 27 April 2014 silam.

Setelah itu tidak terdengar lagi aksi Ganjar Pranowo dalam menekan angka korupsi dan praktek pungli di jajaran pemprov Jawa Tengah. Yang terjadi justru nama Ganjar disebut-sebut ikut menerima aliran uang mega korupsi KTP elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Dalam beberapa persidangan nama Ganjar disebut oleh terdakwa, saksi maupun dalam tuntutan jaksa KPK.

Ketua Bidang Korupsi Politik dan Anggaran, Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Ronny Maryanto menyebut Jawa Tengah sebagai daerah yang masuk kategori Darurat Korupsi. Selama kurun waktu 1999-2017, terdapat 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah di Jateng yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah terdapat kepala daerah yang tersangkut lebih dari satu kasus korupsi.

Seperti Walikota Magelang, Fahriyanto (2000-2010) dan Bupati Cilacap, Probo Yulastro (2002-2009), masing-masing terjerat empat dan dua kasus korupsi. Dua kasus OTT KPK baru-baru ini adalah yang menimpa Bupati Klaten, Sri Hartini dan Walikota Tegal, Siti Masitha Soeparno, di tahun 2017. Dan yang terhangat adalah kasus korupsi yang menjerat Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad di tahun 2018. Tak hanya itu, Yahya Fuad bahkan dijerat dengan kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dimana perusahaan miliknya, PT. Putra Ramadhan (Tradha) ikut ditetapkan sebagai tersangka. Pertama di Indonesia, KPK menetapkan korporasi swasta sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU.

Khusus di Kebumen, sudah 9 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi, sebagian diantaranya sudah divonis. Kesembilan orang tersebut ada pejabat pemerintahan, seperti Sekretaris Dearah, anggota DPRD, dan pengusaha swasta. Secara umum di Jawa Tengah banyak sekali pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. 

Menurut data ICW (Indonesia Corruption Watch) dalam kurun waktu 2006-2015 kerugian negara akibat praktik korupsi di Jawa Tengah mencapai 211,1 miliar rupiah, tertinggi di Pulau Jawa. Lantaran besarnya dan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Jateng, provinsi ini sering masuk lima besar dalam ranking banyaknya kasus korupsi. Bahkan pada periode 2015-2016, Jateng pernah menduduki peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak terjadi kasus korupsi.

Korupsi Desa dan Rekruitmen Perangkat Desa

Dengan anggaran begitu besar dan kewenangan begitu luas, lembaga desa akan menjadi ladang korupsi baru bagi para kepala desa dan perangkatnya. Total APBDes yang mencapai angka diatas satu miliar sangat rentan disalahgunakan dan diselewengkan tikus-tikus kampung. Di beberapa wilayah di Kebumen dan kabuaten lainnya sudah ada kepala desa yang masuk bui karena menyelewengkan Dana Desa, atau melakukan pungli.

Praktik jual beli jabatan dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) lembaga desa adalah budaya yang sudah mengakar dan dianggap lumrah. Puluhan hingga ratusan juta rupiah mengalir dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa. Untuk jabatan carik / sekretaris desa ada yang dibanderol 100 hingga 200 juta rupiah. Untuk jabatan Kaur dan Kasi dalam kisaran 10 hingga 30 juta rupiah. Hal ini bisa dipahami karena seorang perangkat desa berhak mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya,  termasuk tanah bengkok / playangan yang totalnya bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah per bulan dan jabatan terebut berlangsung sejak dilantik hingga usia 60 tahun.

Fenomena ini harus menjadi PR dan perhatian serius para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga bulan Juni tahun ini. Mereka harus serius menangani persoalan desa dan potensi korupsinya jika ingin memastkan program-programnya kelak berjalan dengan baik. Lembaga desa adaah ujung tombak dan pelaksana teknis setiap program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, apakah program daerah, provinsi maupun program nasional.

Sistem rekruitmen perangkat desa juga menjadi masalah serius agar menghasilkan SDM pelayan desa yang kompeten dan kapabel. Lembaga desa tidak bisa lagi dikelola secara feodal dan tradisional, namun harus dikelola secara modern, akuntabel dan transparan. Sentuhan teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan perangkat desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengoperasikan perangkat teknologi digital, sistem informasi dan berbagai program aplikasi.

Nah, terjadinya sengkarut dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen menjadi semacam alarm dini bagi para kandidat gubernur dan wakil gubernur, agar lebih serius lagi merancang program reformasi birokrasi hingga ke tingkat desa.

Salam Reformasi dan Revolusi Desa

Salam GBK - Gerakan Bangkit Kebumen

Kebumen, 20 Mei 2018

Arief Luqman El Hakiem

Pemerhati Kebijakan Publik dan Pegiat Media