Kapolres Kebumen Resmikan Keposan Sebagai Kampung Anti Miras, Narkoba dan Judi

KEBUMEN - (23/11/2018) Kapolres Kebumen, AKBP Arief Bahtiar, SIK, MM bersama Forkompimda meresmikan Keposan, Kebumen sebagai Kampung Anti Miras, Narkoba dan Judi, hari ini, Jumat (23/11).

Keposan adalah sebuah pedukuhan di Kelurahan Kebumen, Kacamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang berada di tengah kota. Keposan pada masa lalu adalah Chinese Camp (Kampung Pecinan) kemudian pada masa Hindia Belanda didirikan pos atau markas KNIL (Koninklijke Nederlands-Indische Leger).

Dari adanya pos tentara itulah asal nama Keposan, hingga sekarang. Sejak dulu Keposan dikenal sebagai pusatnya miras, narkoba, perjudian bahkan prostitusi. Singkatnya, Keposan ibarat Macau-nya Kebumen.

Seiring berjalannya waktu, Keposan mulai dihuni orang Jawa dan muslim. Berdirilah masjid dan mushala. Polres Kebumen dan jajaran Pemda memberikan perhatian lebih pada wilayah Keposan.

Pertama wilayah Keposan dijadikan sebagai Kampung Kuliner dengan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Jajaran Polres melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) melakukan pendekatan secara intens untuk mengubah image Keposan.

Muaranya adalah acara pada hari ini, dimana Keposan diresmikan sebagai Kampung Anti Miras, Narkoba dan Judi.

Dalam sambutannya, Kapolres Kebumen, AKBP Arief Bahtiar, SIK, MM menegaskan bahwa peresmian ini adalah puncak dari perjuangan rekan-rekan Binmas bersama jajaran Polsek Kota dalam membina warga Keposan.

"Ini adalah keberhasilan Sat Binmas dibantu tokoh masyarakat Keposan untuk mengubah image Keposan, dari pusat miras, narkoba dan judi menjadi kawsan sehat dan religius" kata Arief.

Arief Bahtiar berharap keberhasilan Keposan mentransformasi diri, menjadi contoh dan model bagi daerah-daerah lain, sehingga Kebumen menjadi Kabupaten yang terbebas dari miras, narkoba dan perjudian.

Wakil Bupati Kebumen, dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda, Ahmad Ujang Sugiono, mengapresiasi keberhasilan Polres Kebumen dalam membina dan menyadarkan masyarakat Keposan.

"Peredaran miras dan narkoba di Kebumen juga Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Indonesia bukan hanya sebagai transit, tapi menjadi tujuan penjualan narkoba, bahkan kepolisian pernah mengungkap adanya pabrik narkoba di Jakarta dan beberapa lokasi, "kata Wakil Bupati.

Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di sekitar Keposan juga mendukung penuh antusias pencanangan Keposan sebagai Kampung Anti Miras, Narkoba dan Judi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyerahkan bantuan alat olahraga kepada pemuda-pemuda Keposan.

Acara peresmian ini ditandai dengan pemecahan kendi dan pelepasan balon oleh Kapolres bersama Forkompimda dan tokoh masyarakat setempat.

Semoga peresmian Keposan sebagai Kampung Anti Miras, Narkoba dan Judi menjadi awal yang positif perubahan dan kebangkitan Kebumen.

Kebumen Kudu Tambah Maen

Salam GBK - Gerakan Bangkit Kebumen
Arief Luqman El Hakiem

PATUNG GAJAH MADA DI MABES POLRI TERNYATA WAJAH KOMJEN MOEHAMMAD JASIN

Wajah sosok Mahapatih Majapahit Gajah Mada sampai sekarang tidak jelas rupanya. Literatur peninggalan Majapahit juga tidak ada jejak bagaimana wajah Gajah Mada. Sejauh ini wajah Gajah Mada yang ada hasil penafsiran M Yamin.

Nah, cerita soal wajah Gajah Mada ini menyambung juga dengan kisah patung di depan Mabes Polri. Apabila melintas di Jl Trunojoyo, kita akan melihat patung setinggi 17 meter. Patung itu adalah patung Gajah Mada panglima pasukan Bhayangkara Majapahit.

Rengga Sancaya

Tapi yang baru terkuak adalah soal wajah patung Gajah Mada itu. Kepala Brimob saat itu tahun 1959, M Jasin ternyata menjadi inspirasi dari wajah di patung itu. Kisah itu tertuang dalam pembuatan wajah patung Gajah Mada tertuang dalam buku 'Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang', yang terbit pada 2010 lalu.

Mengutip buku tersebut, tertulis di halaman 270 di bab VII Kedekatan dengan Pendiri Bangsa, bagaimana Jasin mengungkapkan perihal wajah patung Gajah Mada itu.

(Baca juga: Komjen Moehammad Jasin, Pejuang Rakyat dan Polisi Jujur di Jawa Timur).

Berawal dari audiensi di era sebelum reformasi dengan Menhan Edi Sudrajat. Jasin menuturkan, dia juga tak tahu dari mana, tiba-tiba Edi Sudrajat berseloroh soal wajah Gajah Mada di depan Mabes Polri yang menurutnya bukan wajah Gajah Mada tetapi wajah Jasin.

Gurauan soal patung itu yang kemudian membuat Jasin berbagi cerita. Menurut Jasin pada 1959, ketika dia masih menjabat sebagai Korps Brigade Mobile Brigade Indonesia, dan saat bersamaan Kepala Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) Komisaris Besar R Umargatab ditugaskan Menteri Muda/Kepala Kepolisian Negara RS Soekanto untuk mencari seorang pematung guna membuat monumen patung Gajah Mada.

Patung itu nantinya akan ditempatkan di depan Mabes Polri. Soekanto juga berpesan agar patung itu bisa selesai pada 1 Juli 1959. Patung itu dikerjakan dengan cepat dan badan patung selesai sebelum tenggat waktu. Tapi yang menjadi soal yakni wajah Gajah Mada.

"Masalahnya, baik Pak Umar maupun pematung sama-sama tidak tahu pasti bagaimana wajah Gajah Mada, sedangkan peresmian tinggal satu minggu lagi. Sebagai penanggung jawab, supaya tidak ditegur oleh Kepala Kepolisian R.S Soekanto, tanpa menjelaskan tujuannya, Pak Umar meminta foto saya. Saya kira foto saya itu akan digunakan untuk dokumentasi PAM ternyata tidak begitu," urai Jasin di bukunya.

Jasin menuturkan, foto itu kemudian diberikan kepada pematung monumen Gajah Mada dengan permintaan jangan sekali-kali membocorkannya kepada RS Soekanto.

"Maka jadilah patung Gajah Mada berdiri megah di halaman Markas Besar kepolisian yang wajahnya konon mirip dengan wajah Panglima Korps Mobiele Brigade Indonesia," tulis Jasin.

Setelah semua acara selesai, patung diresmikan. Jasin kemudian menyampaikan, Umargatab menemuinya dan meminta maaf karena terpaksa mencuri wajahnya untuk menyelesaikan patung.

Rengga Sancaya

"Beliau juga meminta agar hal ini dirahasiakan," terang Jasin.

Yang lucu juga, ketika peresmian patung itu, Umargatab dan Jasin saling curi pandang. Khawatir kalau RS Soekanto akan marah dengan wajah patung itu yang disebut 'mencuri' wajah Jasin.

"Syukurlah Tuhan mengabulkan doa kami. Upacara berjalan lancar dari awal sampai selesai tidak ada halangan. Bahkan pada akhir upacara, Pak Soekanto datang menemui Pak Umargatab dan pematung untuk menyampaikan selamat dan terima kasihnya atas jasa mereka," tutup Jasin di bukunya.

(idh/dra)

Sumber : detik 

KEBUMEN, MISKIN KARENA KORUPSI DAN BOBROKNYA BIROKRASI

Kebumen, sebuah kabupaten di tepi selatan Jawa Tengah, punya semboyan "Kebumen Beriman", akronim dari "Bersih, Indah, Manfaat, Aman, Nyaman". Setidaknya beberapa tahun terakhir, "Kebumen Beriman" terdengar muluk-muluk. Apa lagi kalau bukan karena bupatinya, Mohammad Yahya Fuad, terlibat kasus korupsi?

Masalahnya, Mohammad Yahya Fuad hanyalah satu dari sekian tokoh yang tersangkut korupsi. Pada 15 Oktober 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di beberapa tempat di Kebumen. Setelahnya, secara bertahap, KPK menduga ada gratifikasi dalam proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD-P Tahun Anggaran 2017.

Tak lama setelahnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, mulai dari Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo, Ketua Komisi A DPRD Kebumen dari fraksi PDIP Yudhi TH, Anggota Komisi A DPRD Kebumen Dian Lestari, Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Grup Hartoyo, hingga pengusaha swasta bernama Basikun Suwandin Atmojo.

Hukuman kepada Sigit, Yudhi, Adi, Basikun, dan Hartoyo dijatuhkan pada 2017. Yang terakhir divonis, yakni pada September 2017, adalah Yudhi dan Adi.

Tiga bulan kemudian, Januari 2018, Fuad yang telah diduga terlibat sejak awal kasus bergulir, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Pada saat bersamaan, KPK juga menetapkan Direktur PT. KAK Hojin Anshori dan Komisaris PT. KAK Khayub Muhammad Lutfi sebagai tersangka.

Pada September 2018, Dian Lestari divonis 4 tahun 6 bulan penjara plus denda Rp200 juta subsidair 2 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Dian terbukti menerima uang Rp10 juta dari Direktur CV. Family Arif Ainudin dan Direktur PT. KAK Masori, Rp60 juta dari Basikun, dan Rp75 juta dari Hartoyo. Sebulan sebelumnya, Khayub menerima vonis 2 tahun penjara.

Pada Oktober 2018, giliran Fuad dan Anshori yang dijatuhi vonis. Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara plus denda Rp300 juta subsidair 4 bulan kurungan. Hakim juga mencabut hak politik Fuad selama 3 tahun terhitung setelah dia selesai menjalani hukuman.

Namun, sebelum vonis jatuh kepadanya, kesaksian Fuad mengungkap bahwa korupsi yang membelitnya juga melibatkan mereka yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, korupsi ini sudah sangat terstruktur melibatkan kepala daerah, DPRD, dan swasta; serta masif karena turut menyeret politikus tingkat nasional.

Pada 4 Juli 2018, Fuad menjadi saksi dalam persidangan Khayub. Saat itu, Fuad mengaku bertemu dua kali dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan untuk membahas Dana Alokasi Khusus (DAK). 

"Dua kali bertemu, di Semarang dan Jakarta," ujar Yahya kala itu.

Kata Yahya, ada uang 5 persen yang harus diberikan apabila DAK sebesar Rp100 miliar itu cair. Fuad mengatakan sudah memberikannya kepada orang suruhan Taufik. Totalnya sebanyak Rp3,7 miliar.

KPK menetapkan Taufik, seorang politikus PAN, sebagai tersangka pada 30 Oktober 2018. Hari itu, KPK juga menetapkan status tersangka pada Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo.

Kiprah Fuad: Bisnis dan Muhammadiyah

Fuad sebenarnya lahir di Purwokerto, 15 Mei 1965. Namun, masa kecilnya dihabiskan di Gombong. Setelah lulus dari SDN 1 Selokerto, ia meneruskan pendidikan dasar di SMPN 1 Gombong dan SMAN 1 Gombong. Rustriningsih, bupati Kebumen dua periode (2000-2008), juga bersekolah di SMA yang sama. Kemudian, Rustriningsih menjadi kader PDIP yang pada Pemilihan Presiden 2014 mendukung Prabowo-Hatta.

Keberadaan Pasar Wonokriyo dan Stasiun Gombong menjadikan Gombong pusat ekonomi urban di bagian barat Kebumen.

Jarak dari gerbang "Kebumen Beriman" ke Pasar Wonokriyo berkisar 13 menit perjalanan menggunakan mobil ke arah timur. Dari Pasar Wonokriyo belok ke arah utara sekitar 750 meter, Anda akan menemukan SMAN 1 Gombong. Dari SMA itu ke arah timur sekitar 500 meter, Anda akan menemukan SMPN 1 Gombong.

Dari Gombong, Fuad merantau ke Bandung dan kelak memboyong gelar insinyur teknik sipil di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sarjana ekonomi di Universitas Padjajaran.

Sekembalinya ke Gombong, dia mengembangkan bisnis pengembang perumahan, pabrik pupuk organik, stasiun pengisian bahan elpiji, stasiun pengisian bahan bakar umum, hingga biro travel. Pada Mei 2015, Fuad mendirikan PT. Trada, sebuah perusahaan yang akhirnya ia gunakan untuk menggasak uang rakyat. Fuad juga pernah menduduki posisi Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen. Sebelum mencalonkan diri sebagai bupati pada 2015, Fuad adalah ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gombong.

Di Kebumen, Muhammadiyah mengelola sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar, panti asuhan, hingga perguruan tinggi. Kebumen punya Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah, sementara Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah didirikan di Gombong. Muhammadiyah juga mengelola dua rumah sakit, yakni PKU Muhammadiyah Sruweng dan PKU Muhammadiyah Gombong.

Ketika maju di Pemilihan Bupati (Pilbup) Kebumen 2015, Fuad berpasangan dengan Yazid Mahfudz, kiai Nahdlatul Ulama sekaligus politikus PKB. Mereka diusung PKB, PAN, Gerindra, Demokrat, dan PPP. Lima partai itu menguasai 24 dari 50 kursi DPRD Kebumen. Tim Relawan Fuad-Yazid diketuai Direktur Utama PKU Muhammadiyah Gombong Ibnu Nasser Arrochimi, yang pernah dijuluki "aktivis petarung" oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000-2005 Achmad Syafii Maarif dalam kolomnya yang bertajuk "RS PKU Muhammadiyah Gombong yang Fenomenal".

Kombinasi Muhammadiyah-NU itu menang telak. Fuad-Yazid meraup 51,14 persen suara, mengalahkan Khayub (orang yang kemudian menyuapnya) yang berpasangan dengan Ahmad Bahrun dan Bambang-Sunarto.

Namun, baru dua tahun menjabat bupati, Fuad sudah dicokok KPK. Fuad belum sempat mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "visi keumatan".

Kasus korupsi berjamaah bupati dan DPRD Kebumen hingga Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII (Kebumen, Purbalingga, Banjarnegar) yang diselimuti suap pihak swasta menunjukkan ketiadaan keberpihakan terhadap masyarakat Kebumen, khususnya mereka berkubang dalam kemiskinan.

Sejak 2010 hingga 2017, Kebumen selalu masuk lima kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistika mendefinisikan penduduk miskin sebagai kelompok sosial dengan pengeluaran yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Di Kebumen, Garis Kemiskinan mencapai Rp292.177 pada 2015 atau Rp325.819 pada 2017.

Persentase penduduk miskin di Kebumen memang cenderung menurun. Angkanya sebesar 22,7 persen pada 2010, lalu 19,6 persen pada 2017. Namun, penurunan itu tidak istimewa. Kecenderungan menurunnya persentase penduduk miskin juga terjadi di seluruh kabupaten lain di Jawa Tengah.

Selain itu, kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kebumen termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kebumen sempat turun dari 3,68 (2010) ke 2,78 (2014). Lalu, naik lagi ke 4,08 (2015) dan turun ke 3,62 (2017).

Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kebumen termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Ini tercermin dari Indeks Keparahan Kemiskinan Kebumen senilai 0,99 pada 2017. Angka itu mendudukkan Kebumen di posisi ketiga kabupaten/kota dengan Indeks Keparahan Kemiskinan terbesar di Jawa Tengah. 

Sumber : tirto

Sumpah Pemuda dan Disrupsi Bangsa

Sumpah Pemuda adalah kisah konektivitas dan inklusivitas keragaman identitas di awal pembentukan bangsa Indonesia. Ini adalah kisah spektakuler dari perjuangan anak-anak muda dalam mengarungi jalan terjal multi-seleksi, dalam proses adaptasi terhadap tantangan kehidupan hingga tampil sebagai penyintas.

Untuk menggambarkan jalan panjang dan berliku yang dilalui manusia (muda) Indonesia, dari seorang individu menjadi warga bangsa, kita bisa meminjam deskripsi Jonathan Haidt dalam bukunya yang memukau The Righteous Mind : Why Good People are Devided by Politics and Religion (1202).

Kisah ini bermula dari anak-anak jajahan, dengan watak alamiah menyerupai simpanse yang mengutamakan kepentingan pribadi, harus berlomba untuk bisa menjadi “piyayi baru” (bangsawan fikiran) dalam sistem kompetisi masyarakat kolonial yang tidak fair. Pada etape selanjutnya, aneka diskriminasi yang dialami di sepanjang perlintasan menjadi “priyayi baru” mempersambungkan “kepekaan naluriah” (gut feeling) sesama serumpun menjadi semacam lebah yang berkerumun dalam “sarang” komunitas moral primordial (berbasis kesukuan-kedaerahan dan keagamaan). Pada tahap ini, terjadi pula proses perlombaan antara kelompok-kelompok komunal baru. Kemunculan organisasi pemuda-pelajar atas dasar solidaritas kejawaan, Jong Java, membangkitkan reaksi pembentukan organisasi-organisasi “tandingan” seperti Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun (pemuda Sunda), Pemuda Kaum Betawi, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond.

Kebangsaan-kewargaan
Dalam perkembangannya, proses seleksi dalam perlombaan antara kelompok- kelompok komunal ini mengalami proses transendensi karena adanya persamaan kepentingan dalam menghadapi kompetisi dengan musuh bersama yang lebih besar, yakni negara kolonial (“asing”) yang represif dan diskriminatif. Persepsi tentang adanya kepentingan bersama inilah yang mendorong terjadinya proses peleburan aneka komunitas primordial ke dalam suatu “sarang” komunitas moral dalam skala yang lebih luas. Maka, terbentuklah superorgnisme yang sangat gigantis, bernama “kebangsaan-kewargaan” (civic nation).

Jalan Indonesia menuju “kebangsaan-kewargaan” itu berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh kecenderungan masyarakat Eropa. Dalam pengalaman Eropa, munculnya nasionalisme dilalui lewat proses sekularisasi dengan memudarnya pengaruh agama dan ikatan primordial lainnya (Rupert Emerson, 1960). Di sini, ketika nasionalisme bangkit, agama dan komunitas kultural lainnya memainkan peran penting. Kemunculan masyarakat sipil dan politik utamanya terlahir dari komunitas agama-budaya, bukan dari komunitas pasar. Jalan menuju nasionalisme kewargaan ditempuh dengan cara pengadaban masyarakat keagamaan dan kesukuan untuk bisa memasuki komunitas moral publik secara damai dan toleran.

Oleh karena itu, di negeri ini, jangan pernah mempertentangkan “kebangsaan” dan “keagamaan”. Komunitas-komunitas keagamaan bisa menjadi tulang punggung integrasi nasional karena kemampuannya mempertautkan keragaman suku dan kelas sosial secara vertikal oleh kesamaan aliran-aliran keagamaan. Dengan satu sentuhan lagi, berupa proses “sipilisasi” (lewat konektivitas dan inklusivitas aneka ormas keagamaan) dalam mengusung moral publik, Indonesia memiliki modal sosial dan modal moral yang bisa diandalkan.

Tentang pentingnya komunitas agama sebagai modal sosial ini mendekati gambaran Robert Putnam (2000) dalam konteks kebangsaan-kewargaan Amerika Serikat. Dalam pandangannya, keterpautan pada kelompok kecil, seperti sesama anggota gereja dan perkumpulan agama yang melibatkan aneka individu dan latar sosial, merupakan modal awal bagi afeksi publik. “Agama-agama membuat orang-orang Amerika menjadi tetangga dan warga negara yang lebih baik”. Bahwa “ramuan aktif yang membuat masyarakat Amerika lebih bajik adalah keterpautan mereka dalam relasinya dengan sesama komunitas agama. Segala hal yang mengikat masyarakat secara bersama ke dalam kerapatan jaringan rasa saling percaya membuat orang-orang kurang mementingkan diri sendiri”. Dan itu merupakan modal sosial yang amat penting bagi integrasi nasional.

Dalam kisah Sumpah Pemuda, proses peleburan ragam komunitas etno-religius ke dalam kesamaan komunitas kebangsaan-kewargaan yang lebih luas dimungkinkan oleh kesanggupan para pemuda untuk melakukan konektivitas dan inklusivitas.

Kemampuan konektivitas bisa dilihat dari keragaman latar sosiogragfis dari peserta Kongres Pemuda II ini. Keragaman kesukuan dan kedaerahan selain tercemin dari kehadiran organisasi-organisasi yang telah disebutkan, turut juga 2 perwakilan dari Papua (Aitai Karubaba dan Poreu Ohee) dan beberapa orang Tionghoa sebagai peninjau (Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie) serta satu orang sebagai wakil dari Jong Sumatranen Bond (Kwee Thiam Hiong). Representasi golongan keagamaan diwakili oleh Jong Islamieten Bond.

Kedatangan peserta dari berbagai wilayah di Tanah Air ini sungguh mengagumkan dalam kondisi ketersediaan infrastruktur perhubungan yang masih sangat terbatas. Sarana transportasi umum yang tersedia baru kapal laut dan kereta api. Meski demikian, keterbatasan konektivitas teknis ini bisa diatasi dengan kerapatan konektivitas mental-kejiwaan. Konektivitas mental-kejiwaan dimungkinkan oleh tersedianya ruang-ruang publik modern yang memfasilitasi perjumpaan antaridentitas. Ruang-ruang publik modern ini terentang mulai dari jaringan persekolahan dan klub-klub sosial bergaya Eropa, terutama di Bandung, Batavia, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, yang memungkinkan para pemuda-pelajar dari beragam latar wilayah dan golangan bisa berinteraksi. Kedua, dalam kehadiran jaringan industri pers vernakuler yang memungkinkan diseminasi informasi, pertukaran pikiran, dan promosi agenda bersama.

Konektivitas mental-kejiwaan juga dimungkinkan oleh minat baca dan tingkat erudisi yang tinggi. Keluasan dan kedalaman bacaan memungkinkan para pemuda-pelajar bisa memahami dan menghayati persoalan yang berlangsung di tempat jauh, meski tanpa kehadirannya secara fisik, karena pengetahuan yang diperolehnya dari bahan bacaan. Dengan itu, para pemuda-pelajar bisa mengembangkan sikap empati terhadap nasib mereka yang berbeda identitas, yang memberi kemampuan mencari substansi bersama melampaui perbedaan garis identitas.

Konektivitas dan Inklusivitas
Dimensi inklusivitas dari Sumpah Pemuda tampak dari kesetaraan kesempatan bagi segenap peserta dari berlatar golongan untuk mengeskspresikan diri dan mengambil peran, dengan sama-sama terlibat dan menyepakati agenda dan keputusan bersama. Dalam perjalanannya nanti, semangat inklusivitas yang diwarisi dari jiwa Sumpah Pemuda ini, memungkinkan figur-figur utama Kongres ini memainkan peran besar dalam sejarah Republik. Sugondo Djojopuspito (Ketua Kongres), Muhammad Yamin (Sekretaris), Amir Sjarifudin (Bendahara), Johannes Leimena (Pembantu) menempati posisi-posisi penting seperti di BPUPK, KNIP, dan pos-pos kementerian negara atas dasar prinsip meritokrasi yang non-diskriminatif.

Bahkan Amir Sjarifudin, dengan latar Kristen, bisa menjadi Perdana Menteri. Johannes Leimena dengan latar minoritas ganda (Kristen dan Melanesia) menjadi orang dengan menduduki jabatan menteri (wakil menteri) terpanjang dalam sejarah republik (21 tahun), bahkan beberapa kali menjadi pejabat kepala negara.

Konektivitas dan inklusivitas bukan saja penting bagi integrasi nasional tapi juga prasyarat bagi kemajuan bangsa. Hal ini bahkan berlaku bagi kemajuan di bidang olah raga. Sebuah studi yang dilakukan oleh Simon Kuper dan Stefan Szymanski dalam Soccernomics (2018) menengarai mengapa tim sepakbola Inggris untuk masa yang panjang miskin prestasi di tingkat internasional, meski merupakan tanah leluhur sepak bola. Jawabannya bisa dinisbatkan pada miskinnya konektivitas dan inklusivitas dalam sepak bola di negeri tersebut.

Di Eropa kontinental, jarak antara satu negara dengan negara lain bisa ditempuh dalam 2 jam, yang memudahkan interkoneksi dan rangsangan saling belajar antarnegara. Kehebatan gaya sepakbola suatu negara dengan cepat dipelajari oleh negara lain dalam usaha mencari cara bermain yang lebih unggul. Dari sini muncullah pelatih-pelatih hebat seperti Arrigo Sacchi, Arsene Wenger, dan Pep Guardiola yang mampu meracik resep sepakbola secara sintesis-kreatif hingga melahirkan sepakbola yang efektif, atraktif dan sarat prestasi. Adapun Inggris, sebagai negara kepulauan yang terpisah, kurang terkoneksi dengan perkembangan sepakbola di negara-negara seberang. Untuk masa yang panjang, Ingris terus mempertahankan gaya sepakbola “hit and run” yang sudah kadaluarsa. Baru belakangan, setelah tim-tim Premier League menyewa pelatih-pelatih dari Eropa kontinental, gaya permainan tim sepak bola negeri tersebut mengalami perubahan berarti.

Selain itu, di banyak negara Eropa kontinental, tim sepakbola nasional dikembangkan secara lebih inklusif, dengan merekrut talenta-talenta terbaik dari berbagai lapisan sosial. Di Inggris, tim sepakbola nasionalnya cenderung eksklusif, diisi oleh para pemain dari latar kelas sosial yang sama, yakni “kelas buruh”. Kebanyakan pemain berhenti sekolah pada usia 16 tahun; nyaris tak ada yang pernah mengenyam bangku pendidikan tinggi. Dengan demikian, potensi talenta terbaik dari kelas-kelas sosial lain tidak terengkuh. Dengan alasan yang sama, kita bisa menjelaskan bahwa salah satu faktor yang membuat bulu tangkis menjadi cabang olah raga yang paling berprestasi di Indonesia adalah karena basis inklusivitasnya yang kuat.

Untuk menjadi kekuatan kolektif yang kohesif, konektivitas dan inklusivitas ini harus dihela oleh kesamaan basis moralitas (shared values). Dalam konteks moral publik, kesamaan itu bisa ditemukan dalam 6 nilai inti dalam matriks moral. Care (peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama), fairness (keadilan dan kepantasan), liberty (bebas dari penindasan dan pengekangan), loyalty (kesetiaan pada institusi dan tradisi), authority (otoritas yang dihormati bersama), sanctity (hal-hal yang disucikan bersama).

Generasi Sumpah Pemuda memiliki titik-temu nyaris di semua butir matriks moral itu. Mereka sama-sama peduli terhadap bahaya penjajahan. Mereka sama-sama memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Mereka sama-sama mendambakan kemerdekaan dari penindasan dan represi. Mereka sama-sama punya kesetiaan pada bangsa dan tanah air. Mereka sama-sama memimpikan otoritas baru yang berbeda dari otoritas feodal dan kolonial. Mereka juga sama-sama menyucikan satu nilai yang dijunjung bersama, yakni nilai-nilai spiritualitas kegotong-royongan; bahwa persatuan harus diutamakan di atas perbedaan.

Keterpautan pada komunitas moral bersama ini dikukuhkan oleh keterpaduan simbol dan identitas kolektif kebangsaan. Dalam masyarakat mejemuk, memang diperlukan adanya rekonignisi politik dan politik rekognisi yang menjamin kesetaraan hak bagi setiap kelompok etnis, budaya dan agama. Meski demikian, kehadiran aneka kelompok komunal itu tidak boleh dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi keyakinan, nilai, norma, simbol dan institusi bersama. Karen Stenner (2005) mengingatkan bahwa politik dan pendidikan multikultural yang terlalu menekankan perbedaan membuat orang tambah rasis, bukan menguranginya.

Bagi generasi Sumpah Pemuda, usaha mempertautkan kebinekaan ke dalam persatuan itu dilakukan lewat pengakuan akan aspek-aspek kesamaan (similarity): kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan. Persatuan juga ditumbuhkan dengan mengupayakan keterpaduan (synchrony), dengan jalan menumbuhkan afeksi publik lewat pengibaran bendera dan lagu kebangsaan yang sama.

Lagu Indonesia Raya yang semula disepelekan pemerintahan kolonial sebagai lagu keroncong yang tak menggugah, terus-menerus dinyanyikan di berbagai kesempatan, sehingga lambat laun menjadi pembangkit emosi kebangsaan yang sama. Semua kerangka kesamaan dan keterpaduan itu makin solid manaka kebijakan kolonial makin represif yang menumbuhkan kesamaan blok nasional. Dengan pekikan yel bersama, “merdeka atau mati”, energi persatuan berhasil merebut kemerdekaan, yang melambungkan anak-anak jajahan sebagai penyintas.

Ancaman disrupsi
Jalan panjang proses menjadi bangsa itu harus kita hayati manakala Indonesia hari ini menunjukkan tanda menghadapi ancaman disrupsi kebangsaan. Meski konektivitas fisik mengalami kemajuan dengan pembangunan infrastruktur perhubungan dan penggunaan sosial media yang sangat intens, namun konektivitas mental-kejiwaan mengalami kemunduran. Dunia persekolahan dan media yang dulu menjadi jendela keterbukaan bagi pergaulan lintas-kultural dan pertukaran pikiran, saat ini mengalami gejala pengerdilan. Pelemahan minat baca dan erudisi menyempitkan daya jelejah pemahaman, yang menumpulkan sikap empati terhadap yang berbeda. Gejala eksklusivitas meluas dengan tumbuhnya pusat-pusat pemukiman, sekolah dan dunia kerja dengan segregasi sosial yang curam.

Komunitas moral bersama mengalami retakan karena memudarnya komitmen untuk menetapkan dan memelihara moral publik. Basis moral organisasi-organisasi sosial-politik tidak begitu jelas. Dari enam nilai dalam matriks moral publik, satu-satunya yang relatif terus diagungkan adalah nilai kebebasan (liberty). Selebihnya, tidak tampak keseriusan mempedulikan apa yang mengancam keselamatan bersama. Sulit menemukan basis sosial yang gigih memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum. Terjadi peluluhan loyalitas terhadap institusi-institusi dan tradisi kebangsaan. Penghormatan terhadap otoritas hukum dan kepemimpinan merosot. Keluhuran budi untuk merawat hal-hal yang “disucikan” bersama pudar.

Narasi publik tidak mendorong konvergensi, malah menyulut divergensi. Polarisasi politik yang kian meruncing mengeraskan perbedaan yang menyulitkan perjumpaan. Harus lebih banyak usaha sepacam peristiwa Asian Games yang menumbukan similaritas dan keterpaduan dari keragaman Indonesia. Kompetisi dengan bangsa bangsa lain bukan saja bisa memacu prestasi, tapi juga bisa mentransformasikan konflik-konflik persaingan internal menuju kontestasi dengan “lawan” bersama dari luar. Persepsi tentang kepentingan bersama memang tidak hanya bisa ditumbuhkan lewat nasionalisme negatif-defensif (melawan musuh dari luar), bisa juga dihidupkan lewat nasionalisme positif-progresif (membangun agenda kemajuan, keunggulan dan persemakmuran bersama).

Selain itu, harus lebih banyak ruang-ruang perjumpaan yang memungkinkan warga bisa melintasi batas-batas identitas. Institusi-institusi demokrasi harus ditata ulang dalam kerangka memperkuat persatuan dan keadilan. Kebebasan sebagai hak negatif (bebas dari) harus ditransformasikan menjadi kebebasan sebagai hak positif (bebas untuk), agar segala keragaman dan potensi bisa diolah menjadi sumber kemajuan dan kebahagiaan hidup bersama. Peringatan Sumpah Pemuda harus bisa menangkap apinya, bukan abunya!

Yudi Latif

Pengurus Aliansi Kebangsaan

Kompas, Sabtu, 27 Oktober 2018

PEKIK TAKBIR MENGINSPIRASI BUNG KARNO SATUKAN PEJUANG KEMERDEKAAN

DALAM pertempuran Surabaya, pekik takbir terdengar di dua kubu. Des Alwi, anggota Pemuda Republik Indonesia (PRI), menceritakannya kepada Sukarno yang datang ke Surabaya pada 29 Oktober 1945. 

“Terdapat pasukan Inggris yang selalu meneriakkan Allah Akbar ketika sedang bertempur. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah mereka itu Muslim atau bukan,” kata Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

Sukarno memerintahkan Des Alwi untuk menjelaskan kepada rakyat Surabaya bahwa Inggris membawa orang-orang Islam dari India bagian timur. “Sebagai sesama Muslim kita semua bersaudara, tidak boleh saling bunuh-membunuh dan diadu domba oleh kekuatan kolonial,” Sukarno mengingatkan. “Usahakan, ajak mereka bergabung dan membantu perjuangan kemerdekaan kita.”

Dengan ucapannya, Sukarno mengirimkan dua pesan sekaligus: memanfaatkan sentimen agama dan perjuangan melawan kolonialisme. Maka, berbagai cara dilakukan untuk membujuk tentara India, baik Muslim maupun bukan.

Di Bandung, pesan disampaikan dengan cara ditempelkan dan dililitkan pada batu kemudian dilemparkan ke arah Bandung bagian utara, tempat pasukan Inggris berada. Pesan itu berbunyi: “Penakluk Jerman dan Jepang dll pulanglah dan jangan berjuang untuk Belanda.” 

Propaganda juga disiarkan melalui radio di Bandung Selatan. “Kapten Rashid”, diyakini Inggris sebagai pembelot India Muslim, mengudara setiap malam dalam bahasa Inggris dan Hindustani.

“Siaran-siaran penerangan kita melalui studio RRI Bandung ditujukan kepada serdadu-serdadu Gurkha, Sikh, dan Muslim dengan bahasa Urdu dan Hindi pada 23 November 1945 menghasilkan 19 orang serdadu India ‘menyeberang’ ke pihak kita, lengkap dengan persenjataannya dan dua buah truk,” demikian dimuat Siliwangi dari Masa ke Masa.

Di Surakarta, dua tentara India yang membelot menyerukan rekan-rekannya dalam bahasa Urdu melalui corong radio agar meninggalkan tentara Inggris. Pembelot itu, tulis Soeloeh Merdeka, 21 November 1945, juga mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia sejalan dengan perjuangan India.

Menurut McMillan, 60 persen pembelot adalah tentara India Muslim. Di Jawa, di mana sebagian besar desersi terjadi, pembelot Muslim dua kali lebih banyak dari pembelot Hindu.

P.R.S. Mani, perwira penerangan tentara Inggris, mencatat sekitar 600 tentara Muslim India membelot karena dibujuk. “Pihak Inggris juga mengakui bahwa beberapa di antaranya karena tidak suka memerangi bangsa Indonesia,” tulis Mani dalam Jejak Revolusi 1945.

Kebanyakan desersi terjadi pada malam hari dengan cara meninggalkan barak, kendati ada juga yang dilakukan ketika sedang operasi militer. Laporan Divisi India Ke-26 di Sumatra menunjukkan pembelotan meningkat tajam selama bulan Ramadan pada Agustus 1946.

Beberapa unit memiliki tingkat desersi lebih buruk daripada yang lain. Dua batalion yang sama, yaitu 8/8 Punjab di Sumatra dan 6/8 Punjab di Jawa, kehilangan banyak pasukan yang semuanya Muslim. Mereka membawa senjata dan amunisi 50-90 butir, pistol dan granat. Desersi terus terjadi bahkan ketika Inggris akan meninggalkan Indonesia pada November 1946.

Dari berbagai sumber.

SETELAH VONIS YAHYA FUAD, SIAPA LAGI BAKAL DIJERAT ?

Kebumen - (25/10/2018) M Yahya Fuad, Bupati Kebumen non-aktif, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan dicabut hak politiknya. Vonis tersebut dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada  Senin (22/10/2018).

Yahya terjerat kasus suap dari berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2016 lalu.

Berikut ini fakta lengkapnya.

1. 4 tahun penjara dan hak politik dicabut

Tersangka Bupati Kebumen (nonaktif) Mohammad Yahya Fuad tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/3). Mohammad Yahya Fuad menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pasca ditahan KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD Kabupaten Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

"Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun," kata ketua majelis hakim Antonius Widijantono, pada hari Senin (22/10/2018) dalam agenda sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Bupati Kebumen nonaktif, M Yahya Fuad.

Vonis tersebut lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hukuman 5 tahun dan denda Rp 600 juta.

Meski demikian, hakim sependapat dengan jaksa soal pencabutan hak politik untuk Yahya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak politik berlaku selama 3 tahun.

"Mencabut hak politik terhadap terdakwa selama 3 tahun terhitung setelah masa hukumannya selesai dijalani," tambah hakim.

Dalam perkara ini, Yahya dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selama menjadi bupati, Yahya terbukti menerima suap yang totalnya mencapai Rp 12,03 miliar.

2. Yahya mengundurkan diri dari jabatan Bupati

Tersangka Bupati Kebumen (nonaktif) Mohammad Yahya Fuad (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/3). Mohammad Yahya Fuad menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pasca ditahan KPK terkait kasus pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBD Kabupaten Kebumen tahun 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama/18.

Sebelum vonis dijatuhkan, Yahya menelepon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan menyatakan diri mundur sebagai Bupati Kebumen. Hal tersebut dibenarkan oleh Ganjar.

"Sudah telepon saya, dia mau mengundurkan diri," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ditemui di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Ganjar menyebut, permintaan pengunduran diri telah disampaikan secara lisan pada Senin (22/1/2018) kemarin. Sebelumnya, Ganjar mengaku telah mendapati informasi soal penetapan tersangka bupati Kebumen.

Pihak Pemprov Jateng pun berniat menyiapkan pelaksana tugas untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Kebumen.

"Kalau sudah mau mundur, kami siapkan penggantinya. Wakilnya nanti naik," tambahnya.

3. KPK menolak tawaran terdakwa untuk justice collaborator 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/10/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menolak permohonan Bupati Kebumen non aktif M Yahya Fuad untuk menjadi justice collabolator (JC) atau pihak yang bekerja sama membantu pengungkapan kasus tersebut.

Penolakan permohonan itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Rabu (3/10/2018).

"Permohonan JC kami tolak karena terdakwa dinyatakan sebagai pelaku utama," kata Joko Hermawan, jaksa KPK.

Meski ditolak, jaksa menyatakan, Yahya ikut serta membantu mengungkap tindak pidana lainnya.

"Terdakwa membantu mengungkap tindak pidana lain, tapi JC tidak dikabulkan," tandasnya.

Baca Juga: KPK Tolak Permohonan "Justice Collabolator" untuk Bupati Kebumen

4. Kasus suap yang menjerat Bupati Kebumen

Bupati Kebumen M Yahya Fuad  (kiri) didampingi Kapolres Kebumen AKBP Titi Hastuti (kanan) saat menjumpai awak media di Pendapa Pemkab Kebumen, Rabu (6/9/2017) Bupati Kebumen non aktif M Yahya Fuad menerima suap dari berbagai pihak ternyata melibatkan pihak lain, termasuk tim sukses pemenangan calon pada Pilbup 2015 lalu.

Salah satu tim sukses pemenangan M Yahya Fuad, yaitu Hojin Ansori, telah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (2/7/2018).

Bupati Yahya dalam melakukan upaya suap dilakukan dengan mengumpulkan tim pemenangannya saat pilkada, salah satunya Hojin.

Hojin pula yang bertugas menarik upeti atau uang "ijon" dari para calon rekanan pelaksana proyek di daerah tersebut.

"Terdakwa laporkan ke Yahya dan oleh Yahya diserahkan ke pihak lain sebesar sebesar Rp 2,03 miliar. Lalu Rp 400 juta diserahkan ke pihak lain," kata Jaksa KPK Fitroh Rocahyanto, Senin (2/7/2018).

Sumber : KOMPAS.com (Nazar Nurdin)

PERS RELEASE TERKAIT PEMBERITAAN PENGHARGAAN PBB UNTUK IPDA. ROCHMAT TRI MARWOTO, SH

Terkait pemberitaan simpang siur tentang pemberian penghargaan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk anggota Brimob Polri atas nama Ipda. Rochmat Tri Marwoto, SH yang bersamaan dengan acara Peresmian Mushala Ar Razi dan Asrama Yatim Ginaris di Madiun, Senin 15 Oktober 2018, maka kami dari BINs (Bhayangkara Indonesia News) memberikan klarifikasi dan penjelasan sebagai berikut :

1. Ipda. Rochmat Tri Marwoto, SH adalah benar-benar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Kesatuan Brimob Polda Jawa Timur yang inspiratif dan humanis dengan aktivitas sosialnya menampung, merawat dan mendidik anak-anak yatim di sekitar tempat tinggalnya dalam Asrama Yatim Ginaris.

2. Acara utama Hari Senin, 15 Oktober 2018 di kediaman Ipda. Rochmat, Desa Klagenserut, Jiwan, Madiun adalah peresmian Mushala Ar Razi dan Asrama Yatim Ginaris yang dikelola oleh Ipda. Rochmat. Diresmikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen. Pol. Drs. Luki Hermawan, M.Si didampingi Ketua Bhayangkari, Nyonya Atik Luki Hermawan.

3. Kehadiran Bapak Lodewyk Pasulatan dan pemberian plakat berlogo United Nations yang menimbulkan polemik di media adalah atas inisiatif BINs dan tanggung BINs sepenuhnya, dengan kronologi sebagai berikut :

a)  BINs adalah salah satu media yang concern mengangkat berita aktivitas Ipda. Rochmat dan mendampinginya dalam beberapa wawancara di stasiun televisi nasional, Jakarta.

b) Melihat dan memperhatikan aktivitas Ipda. Rochmat yang peduli dengan anak-anak, BINs berinisiatif mengontak PBB agar ada perhatian dan support, karena selama ini Ipda. Rochmat mengeluarkan dana sendiri untuk mengurus puluhan anak yatim.

c) Awalnya kami menghubungi Bp Lodewyk Pasulatan yang bekerja di UNIC (United Nations Information Center), lembaga PBB yang menurut BINs sebagai penghubung dengan dunia media atau pers baik lokal maupun internasional.

d) Oleh Bapak Lodewyk, BINs diarahkan untuk kirim surat ke UNICEF (United Nations Childrens Fund), badan dunia PBB yang mengurusi anak-anak.

e) BINs mengirim surat resmi kepada UNICEF yang ada di Jakarta, untuk hadir melihat dan memberi support pada kegiatan Ipda. Rochmat di kediamannya. Perlu dicatat : untuk hadir, bukan memberi penghargaan.

f) Secara lisan dalam pertemuan dengan BINs, pihak UNICEF siap mengirimkan dua orang perwakilan untuk mengunjungi kediaman Ipda. Rochmat, bersamaan dengan acara Peresmian Mushala dan Asrama Yatim Ginaris, Senin 15 Oktober 2018.

g) Konfirmasi kehadiran utusan UNICEF pada acara peresmian Mushala dan Asrama Yatim, BINs sampaikan ke Ipda. Rochmat dan Kasat Brimob kemudian diteruskan ke Kapolda Jatim.

h) Hari Jumat, tanggal 12 Oktober, UNICEF mengirim surat kepada BINs, memberitahukan bahwa mereka meminta maaf karena situasi darurat di Palu, gempa dan tsunami, mereka tidak bisa mengirimkan orang untuk menghadiri acara tersebut (peresmian mushala dan asrama yatim di Madiun).

i) BINs memang sempat kecewa dan panik atas pembatalan tersebut, karena sudah ada persiapan penyambutan dari panitia di Madiun (Sat Brimob dan Polda Jatim).

j) BINs berkonsultasi kembali dengan Bapak Lodewyk untuk mencari solusi. Akhirnya untuk menjaga nama baik BINs, PBB dan Polri, beliau bersedia hadir atas nama pribadi untuk mengobati kekecewaan.

k) BINs berinisiatif membuat plakat ucapan selamat (bukan penghargaan /award), dengan logo dan tulisan UNIC tempat Pak Lodewyk bekerja, untuk diserahkan kepada Ipda. Rochmat.

l) Memang benar, kehadiran Lodewyk Pasulatan ke acara tersebut adalah dalam kapasitas pribadi sebagai salah satu pegawai di UNIC, bukan atas nama UNIC atau PBB. Biaya perjalanan Lodewyk dari BINs, bukan dari kantor UNIC.

m) Jadi, penempatan logo PBB pada plakat ucapan selamat adalah murni inisiatif BINs dan segala resikonya adalah tanggung jawab BINs.

n) Atas ketidaknyamanan dan polemik yang terjadi di media massa, BINs meminta maaf kepada semua pihak yang telah dibuat repot, yaitu UNIC Perwakilan Indonesia, UNICEF, PBB, Polda Jawa Timur, Sat Brimob, dan keluarga besar Ipda. Rochmat.

o) BINs akan mengirim surat permintaan maaf resmi kepada semua pihak yang telah direpotkan dan dibuat tidak nyaman.

p) Terkait keberadaan Lodewyk Pasulatan sebagai pegawai UNIC yang sudah berhenti sebagaimana dalam rilis resmi UNIC adalah masalah internal antara Lodewyk dan UNIC.

q) Kepada semua pihak, BINs berharap untuk menyudahi semua polemik yang terjadi, tidak memelintir berita dan statemen apapun.

Demikian pers release ini kami buat, agar ada kejelasan berita simpang siur terkait penghargaan PBB untuk Ipda. Rochmat Tri Marwoto, SH.

Terimakasih
Jumat, 19 Oktober 2018


Arif Yuswandono
(Kabid. Brand Image Polri & Partnership pada BINs)